benuanta.co.id, TARAKAN – Bidang Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Tarakan mengusulkan pembentukan sektor timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran. Usulan tersebut didasarkan pada hasil kajian Rencana Wilayah Manajemen Kebakaran (RWMK) yang menunjukkan masih terdapat wilayah dengan jangkauan layanan yang belum optimal.
Kepala Bidang PMK Tarakan, Eko S. Noko, mengatakan kajian RWMK telah disusun dan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bahan penyusunan rencana induk sistem penanggulangan kebakaran di Kota Tarakan.
“Alhamdulillah kita juga sudah punya workshop. Akhirnya perbaikan-perbaikan kecil bisa kita lakukan. Harapannya ketika kita sudah punya kajian Rencana Wilayah Manajemen Kebakaran, itu menjadi bahan dasar untuk menyusun rencana induk sistem penanggulangan kebakaran,” ujarnya.
Menurutnya, dalam kajian tersebut dipetakan cakupan pelayanan pos pemadam berdasarkan ketentuan yang berlaku. Regulasi mengatur bahwa radius pelayanan ideal sebuah pos pemadam sekitar 7,5 kilometer agar petugas mampu mencapai response time maksimal 15 menit.
“Kalau kami ukur dengan regulasi, jangkauannya 7,5 kilometer dari pos untuk menempuh response time 15 menit. Setelah kami tracking, ternyata masih banyak blank spot di tempat kami,” jelasnya.
Salah satu wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian adalah sektor timur. Kawasan tersebut kerap menjadi tantangan bagi petugas karena jaraknya cukup jauh dari pos yang ada saat ini sehingga waktu tanggap sulit dipenuhi.
Guna merealisasikan rencana tersebut, PMK Tarakan memperkirakan membutuhkan tambahan sumber daya yang tidak sedikit. Saat ini personel pemadam masih bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan total kekuatan sebanyak 76 personel.
“Kalau mau membentuk sektor timur, minimal seperti kondisi di sektor utara. Kita butuh empat regu, satu regu empat orang. Artinya diperlukan penambahan 16 personel,” ungkapnya.
Selain personel, PMK juga membutuhkan satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil suplai air, pembangunan pos, hingga fasilitas tandon air agar operasional sektor baru dapat berjalan optimal.
“Tentu kita butuh surplus unit. Minimal harus ada satu unit fire dan satu unit supply. Kemudian harus ada pembangunan pos yang dilengkapi tandon air,” bebernya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Eko mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap rencana peningkatan layanan pemadam kebakaran. Saat melakukan kegiatan edukasi di Kantor Lurah Pantai Amal, salah satu kelompok masyarakat menyatakan siap menghibahkan lahan untuk pembangunan pos damkar.
“Bahkan kami apresiasi, ketika edukasi di Kantor Lurah Pantai Amal ada kelompok masyarakat yang siap menghibahkan tanahnya kepada kami dalam bentuk sertifikat. Itu bentuk perhatian masyarakat yang luar biasa,” terangnya.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan pos tidak hanya berada di kawasan Pantai Amal sebagai bagian dari sektor timur, tetapi juga di kawasan Persemaian untuk menutup wilayah kosong pelayanan di antara sektor utara, sektor barat, dan Markas Komando (Mako).
“Yang kami sampaikan ada sektor timur di daerah Mamburungan, nanti posnya di Amal. Selain itu, di area Persemaian juga kami konsepkan pos karena masih menjadi blank spot antara sektor utara dengan Mako dan barat,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
