benuanta.co.id, TARAKAN – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau menggelar Pelatihan Penulisan dan Publikasi yang menyasar anggota Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas menulis, tetapi juga mengangkat isu strategis mangrove yang dinilai memiliki potensi besar di tingkat nasional hingga global.
Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan BPDAS Mahakam Berau, Suhanafi, mengungkapkan pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan dasar jurnalistik. Ia menekankan pentingnya keterampilan menulis bagi anggota KKMD agar mampu menyajikan informasi yang benar dan berkualitas.
“Tujuannya untuk membekali anggota KKMD cara menulis, cara membuat berita yang benar sehingga ketika kita ditugaskan untuk meliput, punya bekal yang cukup,” ungkapnya, Rabu (15/4/2026).
Pemilihan tema mangrove dalam pelatihan ini bukan tanpa alasan. Suhanafi menyebut Kaltara memiliki salah satu kawasan mangrove terbesar di Indonesia. Dengan potensi tersebut, pihaknya berharap isu mangrove dapat lebih dikenal luas.
“Karena mangrove di provinsi Kalimantan Utara itu salah satu yang terbesar di Indonesia, itu nomor 4,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui pelatihan berbasis media ini, diharapkan isu mangrove dapat terangkat hingga ke level nasional bahkan global. Menurutnya, peran media sangat penting dalam memperluas perhatian terhadap pelestarian lingkungan.
“Harapan kami dengan media pelatihan ini lebih terangkat lagi isu mangrove di tingkat nasional bahkan di tingkat global,” harapnya
Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional 2024, luas mangrove di Kaltara mencapai sekitar 180 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 130 ribu hektare masuk kategori potensi untuk direhabilitasi.
“Itu existing mangrove di Kaltara, dan sekitar 130 ribu hektare berpotensi untuk dilakukan rehabilitasi,” terangnya.
Program rehabilitasi mangrove saat ini dilaksanakan melalui skema Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) di bawah Kementerian Kehutanan. Program ini disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kemampuan pemerintah dalam pelaksanaannya.
“Saat ini yang melaksanakan rehabilitasi adalah M4CR, dan targetnya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada serta kemampuan pemerintah,” bebernya.
Menurut Suhanafi, hasil rehabilitasi mulai menunjukkan dampak positif, khususnya bagi sektor perikanan tambak. Ia menyebut penanaman mangrove secara masif telah membantu memulihkan kondisi tambak yang sebelumnya mengalami penurunan kualitas.
“Sudah mulai masif dilakukan penanaman dan harapan kami dari segi perikanan tambak itu bisa naik,” katanya.
Ia juga menyoroti banyaknya pembukaan tambak di wilayah seperti Tarakan, Nunukan, hingga Bulungan yang berdampak pada ekosistem mangrove. Namun, melalui rehabilitasi, diharapkan produktivitas tambak dapat kembali meningkat.
“Harapan kami ketika tambak yang unsur haranya kurang itu dapat terpacu kembali dengan kegiatan rehabilitasi mangrove,” ujarnya.
Meski belum memiliki data ilmiah terkait persentase peningkatan hasil tambak, Suhanafi mengungkapkan adanya pengakuan langsung dari masyarakat terkait manfaat rehabilitasi mangrove.
“Kami belum dapat informasi persentase secara ilmiah, tapi secara pengakuan kelompok masyarakat itu meningkat,” ucapnya.
Di lokasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), yang memiliki luasan sekitar 40 hingga 60 hektare, rehabilitasi mangrove telah dilakukan sejak 2019. Program ini melibatkan masyarakat secara langsung mulai dari pembibitan hingga penanaman.
“Kegiatan KBR ini dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pembibitan, penanaman, sampai hasilnya untuk mereka sendiri,” imbuhnya.
Ia menyebut keberhasilan program ini terlihat dari perubahan kondisi lahan, dari tambak kosong menjadi kembali produktif. Bahkan, tutupan lahan mangrove semakin meningkat dari tahun ke tahun.
“Tahun 2024 sudah mulai penuh, tahun 2026 apalagi, habitatnya atau tutupan lahannya semakin meningkat,” lanjutnya.
Selain itu, kawasan rehabilitasi juga mulai menunjukkan peningkatan keanekaragaman hayati, termasuk kemunculan kembali satwa seperti bekantan. Hal ini menjadi indikator pemulihan ekosistem yang cukup signifikan.
“Sudah mulai dilepasliarkan bekantan dan sekarang sudah mulai ada di sini,” bebernya.
Terkait kemungkinan kawasan tersebut dijadikan kawasan konservasi berbasis masyarakat, Suhanafi menyebut hal itu masih dalam proses dan membutuhkan peran kelompok masyarakat setempat.
“Kita proses saja apakah nanti bisa atau tidaknya, terutama nanti kelompok yang akan memproses,” tuturnya.
Secara umum, BPDAS memiliki tugas melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, baik di kawasan mangrove maupun daratan. Penanganan mangrove sendiri menjadi perhatian nasional sehingga mendapatkan mandat khusus dari Kementerian Kehutanan.
“Kami melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, tidak hanya di mangrove tapi juga di darat,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi mangrove di Kalimantan Utara saat ini masih tergolong baik, meski tetap menghadapi tantangan berupa pembukaan tambak oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi dilakukan tanpa menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.
“Kita perlu melakukan pemulihan tanpa harus masyarakat kehilangan tambaknya,” tambahnya.
Program M4CR sendiri merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya dijalankan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Setelah BRGM dibubarkan pada 2025, seluruh fungsi dan sumber daya dialihkan ke Kementerian Kehutanan.
“Sekarang Kementerian Kehutanan yang melakukan rehabilitasi mangrove, termasuk SDM yang sudah dialihkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
