benuanta.co.id, TARAKAN – Pengusaha sapi di Tarakan yang tergabung dalam Koperasi Sahabat Maju Sejahtera (SMS) menyoroti dugaan praktik monopoli oleh pemasok sapi dari luar daerah yang dinilai merugikan pelaku usaha lokal.
Ketua Koperasi Sahabat Maju Sejahtera (SMS) Tarakan, Syamsurijal mengungkapkan, kondisi usaha sapi di Tarakan selama ini sebenarnya telah diatur melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kota Tarakan sejak 2024.
MoU tersebut, kata dia, bertujuan menciptakan persaingan usaha yang harmonis antara pemasok dan pengusaha lokal agar ketersediaan sapi tetap stabil tanpa terjadi kelebihan maupun kekurangan stok.
“Pemerintah waktu itu membuat roadmap usaha sapi supaya harmonis. Tidak ada yang merasa paling kuat, tidak ada monopoli, dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Syamsurijal, koperasi yang menaungi 74 pengusaha sapi di Tarakan selama ini bergantung pada pasokan dari Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Namun dalam praktiknya, pemasok disebut kerap membawa sapi dalam jumlah berlebihan menjelang Iduladha.
Akibatnya, harga sapi di pasaran anjlok drastis karena terjadi perang harga. “Tadinya harga normal Rp25 juta sampai Rp30 juta per ekor. Karena terlalu banyak masuk, akhirnya dijual banting sampai Rp20 juta bahkan di bawah itu,” sebutnya.
Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya merugikan pengusaha lokal, tetapi juga pemasok sendiri. Namun menurutnya, situasi itu tetap dilakukan demi menguasai pasar.
“Karena ambisi mau memonopoli. Akhirnya semua dirugikan,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti munculnya oknum perantara dadakan yang disebut hanya bermodal telepon genggam dan aplikasi percakapan untuk menjual sapi tanpa ikut menanggung biaya pemeliharaan.
“Hanya modal foto dan WhatsApp dapat bonus Rp3 juta sampai Rp4 juta. Mereka tidak pernah urus rumput sapi, vitamin, atau kesehatan sapi,” sebutnya.
Ia menjelaskan, biaya pemeliharaan sapi cukup besar. Dalam hitungannya, satu ekor sapi membutuhkan biaya sekitar Rp15 ribu per hari untuk pakan, vitamin hingga obat-obatan.
Jika dipelihara selama 10 bulan, biaya tambahan mencapai sekitar Rp4,5 juta per ekor. “Kami hanya ambil keuntungan wajar sekitar Rp5 juta. Tapi dianggap mahal,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengaku kecewa lantaran isi MoU selama ini tidak pernah disosialisasikan secara
terbuka kepada pemasok maupun pengusaha lokal.
Bahkan ketika pihak koperasi meminta mediasi kepada dinas terkait, permintaan tersebut disebut tidak mendapat respon.
“Kami sudah menyurati pemerintah dan minta difasilitasi mediasi dengan pemasok. Alasannya sibuk,” bebernya.
Ia juga menyinggung ketidakhadiran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait saat diundang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan membahas persoalan tersebut. “DPRD pernah mengundang dinas, tapi tidak hadir,” tambahnya.
Menurut data yang diperoleh pihak koperasi dari bagian ekonomi Pemerintah Kota Tarakan, jumlah sapi yang masuk ke Tarakan mencapai sekitar 3 ribu ekor per tahun. Sementara kebutuhan sapi kurban Iduladha tahun ini diperkirakan sekitar 1.300 hingga 1.500 ekor.
“Kami tidak pernah ingin menguasai sendiri. Justru kebutuhan Tarakan harus kolaborasi dengan pemasok supaya ringan,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Tarakan segera turun tangan memfasilitasi seluruh pihak agar persaingan usaha kembali sehat dan kondusif. “Kami maunya harmonis dan kondusif. Baik orangnya maupun usahanya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
