benuanta.co.id, TARAKAN – Fenomena matinya sistem angkutan umum massal (SAUM) di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai bukan persoalan baru. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak lama dan kini semakin terasa dengan semakin sulitnya masyarakat, khususnya pendatang dari luar daerah, menemukan angkutan umum setibanya di Tarakan. Akibatnya, pilihan moda transportasi umum semakin terbatas dan masyarakat lebih bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi berbasis aplikasi.
Akademisi sekaligus Pakar Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengungkapkan, bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi, kondisi tersebut memang tidak terlalu menjadi persoalan karena tersedia berbagai pilihan transportasi daring seperti Grab, Gojek, maupun Maxim.
Menurutnya, layanan tersebut dinilai lebih objektif dan efisien dibandingkan ojek pangkalan yang tarifnya ditentukan oleh penyedia jasa, terlebih bagi pendatang yang belum mengenal medan maupun jarak tempuh di Tarakan.
“Bagi yang melek teknologi memang tersedia berbagai pilihan transportasi yang lebih objektif dan efisien,” ungkapnya, Senin (6/7/2026).
Namun demikian, Dr. Margiyono menilai matinya sistem angkutan umum massal merupakan fenomena yang perlu dicermati karena mencerminkan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyediakan moda transportasi secara individual.
Kemudahan membeli sepeda motor maupun mobil, baik baru maupun bekas, membuat masyarakat semakin memilih kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum.
“Fenomena ini menunjukkan kemampuan masyarakat memiliki kendaraan pribadi semakin meningkat,” katanya.
Di sisi lain, kondisi tersebut juga berdampak terhadap daya dukung kota yang telah dibangun pemerintah. Menurut Dr. Margiyono, semakin banyak kendaraan pribadi menyebabkan ruang publik mengalami ‘penguapan’ fungsi karena banyak pemilik kendaraan, terutama mobil, tidak memiliki tempat parkir sehingga memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi parkir. Akibatnya, pelebaran jalan yang telah dilakukan pemerintah tidak lagi memberikan makna ekonomi yang maksimal.
“Banyak jalan akhirnya digunakan untuk parkir sehingga fungsi ekonominya menjadi tidak optimal,” tegasnya.
Ia menjelaskan, jalan yang semula dibangun sebagai fasilitas publik kini justru lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Dampaknya, kecepatan kendaraan menjadi tidak maksimal dan aksesibilitas antar-kelurahan maupun antar-kecamatan sering terganggu. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk penguapan manfaat barang publik.
“Fasilitas publik akhirnya lebih banyak dikuasai untuk kepentingan individu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Margiyono menilai pemerintah perlu memperhatikan persoalan tersebut sebagai fenomena sosial ekonomi yang berpotensi menjadi beban di masa mendatang. Sebab, pembangunan jalan sejatinya bertujuan mempercepat hubungan sosial dan ekonomi melalui kelancaran angkutan orang maupun barang. Namun apabila ruas jalan dan gang lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat parkir, maka akselerasi ekonomi akan ikut terhambat.
“Kalau jalan berubah menjadi tempat parkir, maka kecepatan dan akselerasi ekonomi ikut terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan fasilitas jalan sebagai tempat parkir juga menimbulkan persoalan fiskal. Selain seluruh pembangunan jalan dibiayai melalui APBD, pemanfaatannya sebagai parkir liar tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menerapkan perda parkir bagi masyarakat yang tidak memiliki garasi agar penggunaan ruang publik lebih tertib sekaligus memberikan pemasukan daerah.
“Perda parkir perlu diterapkan agar parkir sembarangan berkurang dan pemerintah memperoleh pendapatan yang wajar,” imbuhnya.
Dr. Margiyono menambahkan, apabila perilaku tersebut terus dibiarkan, maka belanja publik justru lebih banyak dinikmati oleh kepentingan individu. Dampaknya, pemerintah harus mengeluarkan biaya pembangunan yang lebih besar, kehilangan potensi pendapatan parkir, hingga terganggunya kelancaran distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya menurunkan kinerja ekonomi secara makro.
“Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan biaya lebih besar sekaligus kehilangan potensi pendapatan,” tambahnya.
Selain persoalan fiskal, Dr. Margiyono juga menyoroti absennya angkutan umum massal dari sudut pandang aktivitas pendidikan di Universitas Borneo Tarakan. Ia menggambarkan, dengan jumlah mahasiswa yang mendekati 10 ribu orang, sebagian besar menggunakan sepeda motor untuk berangkat dan pulang kuliah setiap hari sehingga lalu lintas menuju kampus sangat padat. Kondisi tersebut, menurutnya, bukan hanya menjadi persoalan ekonomi tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial.
“Banyaknya kendaraan menuju kampus menjadi persoalan ekonomi sekaligus potensi persoalan sosial,” lanjutnya.
Ia mengatakan, penggunaan ribuan kendaraan pribadi setiap hari menyebabkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat. Padahal, apabila tersedia sistem angkutan umum massal yang melayani mahasiswa dari titik-titik tertentu menuju kampus sesuai jadwal kuliah, penggunaan BBM dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, keberadaan angkutan umum juga dinilai mampu mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.
“Kalau ada angkutan umum massal, penggunaan BBM akan lebih efisien dan potensi kecelakaan dapat diminimalkan,” katanya.
Menurut Dr. Margiyono, pengadaan bus angkutan mahasiswa juga dapat menjadi peluang ekonomi di tengah keterbatasan sumber pendapatan pemerintah. Sistem tersebut dinilai mampu meringankan biaya transportasi mahasiswa dan orang tua sekaligus membuka sumber pendapatan baru dari layanan transportasi publik.
Apalagi Universitas Borneo Tarakan terus berkembang dengan bertambahnya fakultas dan program studi yang akan meningkatkan jumlah mahasiswa setiap tahunnya.
“Pengadaan bus angkutan mahasiswa dapat menjadi pelayanan publik sekaligus sumber pendapatan daerah,” tuturnya.
Ia menilai, apabila Tarakan berkembang menjadi kota besar sekaligus kota tujuan pendidikan, keberadaan sistem angkutan umum massal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Berkaca pada kota-kota besar seperti Jakarta, sistem transportasi massal menjadi penopang utama mobilitas masyarakat karena tanpa itu kota akan menghadapi beban yang semakin berat berupa kemacetan, polusi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan.
“Kalau kota terus berkembang, sistem angkutan umum massal menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.
Dr. Margiyono juga mengingatkan bahwa kecenderungan masyarakat meninggalkan angkutan umum dapat memunculkan dampak ekonomi yang lebih luas di masa mendatang. Ia mencontohkan, apabila konektivitas darat melalui Jembatan Bulungan sepenuhnya terwujud, masyarakat yang turun dari pesawat akan langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi menuju daerah tujuan.
Kondisi tersebut berpotensi mematikan aktivitas transportasi laut serta menurunkan tingkat hunian hotel di Tarakan karena masyarakat tidak lagi menginap sebelum melanjutkan perjalanan.
“Fenomena ini dapat berdampak pada sektor transportasi laut maupun perhotelan di Tarakan,” bebernya.
Karena itu, Dr. Margiyono berpandangan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi perlu memikirkan langkah untuk menghidupkan kembali sistem angkutan umum massal. Menurutnya, penggunaan angkutan umum akan memberikan efisiensi biaya bagi rumah tangga, mengoptimalkan penggunaan fasilitas publik, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, meminimalkan kecelakaan, mengurangi konsumsi serta subsidi BBM, hingga memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan APBD.
“Menghidupkan kembali angkutan umum massal akan mendorong efisiensi ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan membuat fiskal daerah menjadi lebih sehat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
