oleh

Percepatan Pembentukan SOTK Baru, Ibrahim Ali Audiensi dengan Dirjen Otda Kemendagri

TANA TIDUNG – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Iwanto melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Mendagri) Drs. Akmal Malik M.Si., di ruang Kerja Dirjen Otda Gedung F, Lantai 8, Mendagri Jakarta Pusat, Rabu 14 April 2021.

Pada kesempatan tersebut Bupati Ibrahim Ali berkesempatan menyampaikan dan berdiskusi banyak hal. Di antaranya terkait Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/3279/SJ tanggal 28 Mei 2020 perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Oleh sebab itu, sehubungan dengan pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, evalusi jabatan dan penambahan TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT), sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Tana Tidung telah menyampaikan laporan melalui aplikasi sistem Monitoring Analisa Jabatan (Aplikasi simona.kemendagri.go.id) dengan melibatkan sekretaris daerah, Bagian Organisasi dan inspektorat daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 162 Ayat (3) UU Nomor  10 Tahun 2016.

Baca Juga :  Pemkab KTT Sukses Tingkatkan PAD KTT Melalui Jasa Transportasi 
AUDIENSI: Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali didampingi Kepala Kepala BKPSDM Tana Tidung, Iwanto audiesni dengan Dirjen Otda Mendagri Drs. Akmal Malik M.Si.

Di mana pasal tersebut menegaskan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.

Pada kesempatan tersebut Ibrahim Ali juga menyampaikan bahwa Pemkab Tana Tidung telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerta (SOTK) Perangkat Daerah KTT tahun 2021.

Baca Juga :  Bupati Minta Inspektorat KTT Perketat Pengawasan Kegiatan

“Namun hingga saat ini belum dilakukan pengukuhan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah bersurat ke Gubernur untuk permohonan persetujuan tertulis pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada 1 Maret 2021 dan telah dikeluarkan oleh Gubernur,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut, Bupati Tana Tidung menyampaikan langsung kepada Kemendagri yang dalam hal ini disampaikan kepada Dirjen Otda Kemendagri untuk permohonan persetujuan tertulis pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Drs. Akmal Malik, M.Si Dirjen Otda Kemendagri menerima langsung surat tersebut dan mengintruksikan kepada jajarannya agar segera ditindaklanjuti paling lambat 24 jam dipastikan sudah dikeluarkan surat persetujuan tertulis pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Dengan harapan agar bupati Tana Tidung dapat bergerak cepat dalam menajalankan roda pemerintahan.

Sementara itu berdasarkan Surat Mendagri No.130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati Ibrahim Ali telah melakukan proses tahapan implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi pada OPD dengan melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja yang disederhanakan dan Unit kerja yang dipertahankan.

Baca Juga :  Bupati Disambut Hangat Keluarga Mayo di Desa Bebakung

Pada kesempatan itu juga Ibrahim Ali memaparkan bahwa setiap mengambil keputusan dan kebijakan tidak ingin menabrak aturan. ” Untuk itu sebelum mengeluarkan keputusan, harus berkonsultasi dengan atasan dalam hal ini Mendagri melalui pejabat terkait, dalam mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Bupati.

Dalam mewujudkan itu, Ibrahim Ali menegaskan membutuhkan sumber daya yang andal dan berkompeten dalam melaksanakan dan mengawal proses pembangunan di KTT, dan tentunya harus dibarengi dengan loyalitas terhadap atasan.(*)

 

Reporter: Dwi

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *