benuanta.co.id, TANJUNG SELOR-Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Bulungan akan dimulai pada Mei mendatang.
Badan Pusat Statistik (BPS) kini tengah menyiapkan kebutuhan teknis guna memastikan pendataan berjalan lancar hingga Agustus 2026.
Kepala BPS Bulungan, Yuda Agus Irianto, menyampaikan sensus ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan menyasar seluruh pelaku usaha.
“Sensus ekonomi ini dilaksanakan secara nasional mulai Mei sampai Agustus. Semua usaha akan kita data, baik skala kecil, menengah, maupun besar,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, hanya dua sektor yang tidak termasuk dalam pendataan, yakni sektor pemerintahan dan pertahanan. Selebihnya akan menjadi bagian dari sensus ekonomi tahun ini.
“Untuk pemerintahan dan pertahanan memang tidak masuk. Selain itu semuanya kita lakukan pendataan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BPS akan menggunakan metode door to door dengan mengirimkan petugas langsung ke lapangan. Para petugas tersebut sebelumnya akan mendapatkan pembekalan.
“Petugas akan datang langsung ke lokasi usaha. Sebelum itu, mereka kita latih dan dilengkapi identitas resmi,” jelasnya.
Yuda juga mengatakan, pihaknya akan melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra statistik, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
“Kita libatkan warga lokal agar lebih mudah menjangkau daerah yang jauh dan menyesuaikan dengan kondisi geografis,” ucapnya.
Selain itu, sensus ekonomi kali ini sudah menggunakan sistem digital berbasis aplikasi. Hal ini dinilai dapat meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan.
“Pendataan sudah menggunakan aplikasi. Kalau tidak ada jaringan, datanya tetap tersimpan dan nanti dikirim saat ada sinyal,” katanya.
Ia menambahkan, hasil dari sensus ekonomi akan memberikan gambaran kondisi usaha di Bulungan secara nyata, termasuk perkembangan dan potensi yang ada.
“Dari hasil sensus nanti kita bisa melihat perkembangan usaha, apakah bertahan, berkembang, atau sudah tidak ada,” ujarnya.
BPS pun mengimbau masyarakat agar mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
“Kami harap masyarakat bisa memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi, karena ini penting untuk perencanaan pembangunan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Endah Agustina
