TARAKAN – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang rencana dilaksanakan pada 12 Februari mendatang, Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tarakan, menyatakan dengan tegas untuk mengontrol kebijakan Pemerintah Kaltara yang baru.
Sakti Abi Mayu, Ketua PC PMII Tarakan memastikan pihaknya akan menjadi kontrol sosial kepada pemerintahan Zainal-Yansen yang akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.
“Sudah sepatutnya sebagai mahasiswa yang punya sistem kontrol pemerintahan wajib mengawal kebijakan Gubernur dan wakil Gubernur nanti yang akan dilantik,” terang Abi melalui siaran persnya kepada benuanta.co.id, Rabu (3/2/2021).
Tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1998 , terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai kita terlena dalam euforia kepemimpinan kelembagaan mahasiswa yang notabenenya harus dan wajib kita arahkan dalam melaksanakan pengawalan kebijakan kepemerintahan,” ujar pria yang biasa disapa Abi ini.
Abi menuturkan, gerakan mahasiswa akan menyoroti dan memberi masukan kepada Pemerintah apabila ada kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat.
“Boleh kita dukung pemerintah dan kita ikuti aturan dan kebijakan yang berlaku, tetapi apabila kebijakan itu kemudian tidak memihak kepada masyarakat maka wajib kita teriakan dan persoalkan,” pesannya.
Menurutnya, ini penting juga mengingat pemerintah itu butuh juga kritikan dari luar, sehingga mereka bisa mengevaluasi kembali kinerjanya.
Apalagi menurutnya saat ini ada banyak dugaan kasus penyelewengan anggaran di pemerintahan, baik itu di kabupaten/kota maupun Provinsi Kalimantan Utara.
“Maka sangat disayangkan ketika kita bersikap menyatakan untuk mengawal dan mendukung pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur yang terpilih diperiode mendatang,” katanya.
“Kemudian belum lagi soal banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di Kota Tarakan maupun Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini harus menjadi sorotan kaum intelektual agar disuarakan,” tutup Ketua PC PMII Tarakan.(*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor: M. Yanudin
