benuanta.co.id, NUNUKAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan mulai mengakselerasi penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Nunukan. Langkah ini ditandai dengan rapat koordinasi lintas instansi sebagai upaya merumuskan skema relokasi yang tertib sekaligus berpihak pada pelaku usaha kecil.
Rapat tersebut digelar menyusul kondisi kawasan alun-alun yang kian padat dan dinilai kurang tertata. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi komprehensif, agar penataan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi para pedagang.
Kepala Satpol PP Kabupaten Nunukan, Mesak Adianto, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan PKL di ruang terbuka hijau (RTH) Alun-Alun.
“Penataan ini harus dilakukan secara bersama-sama agar kebijakan yang dihasilkan adil dan tidak merugikan masyarakat, khususnya para pedagang,” ujar Mesak pada Rabu (29/4/2026).
Dalam pembahasan, terungkap bahwa jumlah PKL di kawasan tersebut terus bertambah dan mulai berdampak pada fungsi fasilitas umum. Trotoar dan badan jalan yang semestinya digunakan untuk pejalan kaki dan lalu lintas, kini sebagian telah beralih fungsi, sehingga memicu kemacetan serta mengurangi kenyamanan pengunjung.
Mesak menambahkan, penataan ini merupakan bagian dari tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum. Namun, ia memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata represif, melainkan juga solutif.
“Relokasi harus disertai penyediaan lokasi alternatif yang layak. Ini penting agar para PKL tetap bisa berusaha dengan nyaman,” tegasnya.
Rencana relokasi tersebut juga disebut telah sejalan dengan arahan pemerintah daerah, yang menginginkan fungsi Alun-Alun sebagai ruang publik dapat kembali optimal—tertib, nyaman, dan ramah bagi masyarakat luas, tanpa mengabaikan aspek ekonomi warga. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
