Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke seluruh wilayah di Tanah Air, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (tiga T), wajib dilakukan meskipun jumlah bantuan tersebut tidak terlalu besar atau sedikit.
“Walaupun bantuannya sedikit, tapi mereka berhak atas bantuan tersebut. Oleh karena itu, penyaluran harus tetap dilakukan,” kata Mensos, saat diskusi virtual dengan tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia” dalam satu tahun Jokowi-Amin yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Namun, khusus daerah-daerah yang sulit dijangkau tersebut, pemerintah melalui Kemensos menyalurkannya secara offline, termasuk bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai perpanjangan tangan.
Ari, sapaan akrab Mensos, mengatakan saat ini dapat dikatakan daerah-daerah yang sulit dijangkau, baik karena persoalan geografis maupun akses jaringan internet, tidak banyak lagi.
“Persentasenya sangat kecil, tidak terlalu banyak yang sampai mengganggu kelancaran distribusi bantuan,” katanya.
Ia mencontohkan penyaluran bansos di salah satu kabupaten di Papua yang dilakukan secara langsung dengan menyerahkan bantuan uang secara fisik karena keterbatasan tadi.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Henri Subiakto mengatakan pembangunan dan peranan digitalisasi penting sekali, terutama dalam situasi saat kini.
Hingga kini masih ada sekitar 12.500 lebih desa di Tanah Air yang belum tersambung dengan internet. Ia mengatakan untuk mencapai pembangunan infrastruktur internet bukan lah pekerjaan mudah dan memerlukan waktu.
“Terus terang tidak bisa cepat, mohon maaf. Pak Presiden memberikan jeda hingga 2023 atau 2024 agar ini dapat diselesaikan,” katanya.
Secara umum, ia mengatakan pembangunan infrastruktur yang sedang diupayakan oleh pemerintah nantinya berguna bagi semua aspek kehidupan, baik untuk komunikasi, kesehatan, sosial, pendidikan dan sebagainya.(ant)
