benuanta.co.id, TARAKAN – Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara (YSBKU) menginisiasi Dialog Kebudayaan bertema “Urgensi Kampus/Fakultas Budaya di Kalimantan Utara” sebagai langkah mendorong lahirnya institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan ilmu kebudayaan di daerah. Kegiatan tersebut akan digelar pada Rabu, 24 Juni 2026, di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Utara dengan menghadirkan akademisi, budayawan, tokoh adat, pemerintah, mahasiswa, hingga komunitas budaya.
Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara, Joko Supriyadi, S.T., M.T., mengatakan dialog tersebut digagas sebagai ruang bersama untuk membahas kebutuhan mendesak akan kampus atau fakultas budaya di Kalimantan Utara. Menurutnya, daerah ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, namun belum memiliki lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus mengembangkan kajian sejarah, budaya, antropologi, arkeologi, maupun seni.
“Kami ingin menghimpun berbagai pandangan dan gagasan dari akademisi, budayawan, pemerintah, mahasiswa, serta masyarakat agar lahir rekomendasi yang dapat menjadi dasar pembentukan kampus atau fakultas budaya di Kalimantan Utara,” ungkapnya, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan institusi pendidikan tinggi berbasis kebudayaan dinilai penting untuk menjawab tantangan pelestarian budaya di tengah arus modernisasi. Berbagai tradisi lisan, bahasa daerah, pengetahuan adat, hingga warisan sejarah dinilai mulai mengalami penurunan pewarisan sehingga membutuhkan upaya yang lebih sistematis melalui pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pengembangan kebudayaan.
“Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Karena itu, kita memerlukan lembaga yang mampu menjadi pusat kajian, penelitian, dokumentasi, pelestarian, sekaligus pengembangan budaya daerah secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui forum tersebut YSBKU juga ingin mengidentifikasi peluang, tantangan, serta strategi pengembangan pendidikan tinggi kebudayaan di Kalimantan Utara. Selain itu, dialog diharapkan menghasilkan rekomendasi akademik dan kebijakan bagi pemerintah maupun perguruan tinggi, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama antara akademisi, budayawan, komunitas budaya, dan pemerintah daerah.
“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai langkah awal mewujudkan kampus atau fakultas budaya di Kalimantan Utara,” tegasnya.
Dialog Kebudayaan akan dilaksanakan secara hybrid, menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, mulai dari tokoh adat, akademisi, pemerintah, hingga pegiat budaya, baik secara langsung maupun daring. Kegiatan ini menargetkan sekitar 150 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, budayawan, peneliti sejarah, organisasi kemasyarakatan, komunitas budaya, instansi pemerintah, serta masyarakat umum.
“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan agar bersama-sama memberikan masukan dan membangun komitmen untuk masa depan kebudayaan Kalimantan Utara,” tuturnya.
Menurutnya, pembentukan kampus atau fakultas budaya bukan hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan strategis daerah. Selain memperkuat pelestarian budaya dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebudayaan, keberadaan institusi tersebut diyakini dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, serta memperkokoh identitas masyarakat Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara.
“Kami berharap gagasan ini menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan sehingga Kalimantan Utara ke depan memiliki kampus atau fakultas budaya sebagai investasi jangka panjang bagi daerah,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
