benuanta.co.id, TARAKAN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai sebagai langkah paling realistis yang diambil pemerintah di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut dipandang sebagai jalan tengah untuk menekan beban fiskal negara, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menghindari gejolak sosial yang lebih luas apabila pemerintah justru menaikkan harga BBM subsidi.
Di tengah tekanan global tersebut, pemerintah disebut menghadapi pilihan yang tidak mudah antara menambah beban anggaran negara atau menyesuaikan harga energi di dalam negeri. Akademisi sekaligus Pakar Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menilai keputusan menaikkan BBM nonsubsidi merupakan opsi yang paling optimal karena dampaknya lebih terbatas dibanding menyentuh BBM subsidi yang digunakan masyarakat luas.
“Saya melihat bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi itulah bagian dari kebijakan yang paling optimal,” ungkapnya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, apabila yang dinaikkan justru BBM subsidi, maka risiko ekonomi yang timbul akan jauh lebih besar karena dampaknya langsung dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kenaikan harga energi akan memotong daya beli, menekan konsumsi rumah tangga, dan mendorong kelompok rentan turun kelas ekonomi, dari masyarakat hampir miskin menjadi miskin. Sementara bagi kelompok kaya dan sangat kaya, kenaikan harga tersebut dinilai tidak terlalu berpengaruh karena kemampuan beli mereka jauh lebih tinggi.
“Masyarakat yang agak miskin itu bisa jatuh miskin, sementara bagi masyarakat kaya dampaknya seperti tidak ada,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selain sisi konsumsi, kenaikan BBM subsidi juga akan menghantam sektor produksi. Hampir seluruh sektor usaha, mulai industri, perdagangan, pertanian, perikanan hingga perkebunan, sangat bergantung pada transportasi dan distribusi yang menggunakan BBM. Jika harga BBM subsidi naik, maka biaya produksi akan ikut meningkat dan pada akhirnya dibebankan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.
“Harga BBM itu memiliki dampak produksi karena digunakan untuk transportasi barang-barang produksi,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, akan memperbesar ancaman inflasi yang saat ini masih berusaha ditekan pemerintah. Ketika inflasi meningkat, nilai tukar rupiah yang belum sepenuhnya pulih juga berpotensi kembali tertekan, terutama karena Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Pelemahan rupiah dari kisaran Rp16.000 menuju Rp17.000 per dolar AS, misalnya, akan menambah beban biaya impor dan memicu kenaikan harga di berbagai sektor.
“Kalau minyak juga dinaikkan, maka akan ada tambahan biaya yang lebih besar dan berdampak pada inflasi,” jelasnya.
Tidak hanya berpengaruh secara ekonomi, lonjakan harga BBM subsidi juga dinilai membawa risiko politik. Ketika daya beli masyarakat melemah dan harga kebutuhan meningkat, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun. Karena itu, pemerintah dianggap lebih memilih membebankan penyesuaian harga kepada pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelompok menengah ke atas.
“Untuk menghindari itu, maka pemerintah memilih kenaikan harga BBM untuk masyarakat kaya dan sangat kaya tadi,” ujarnya.
Meski begitu, Dr. Margiyono mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak selalu harus dilihat sebagai ancaman. Indonesia masih memiliki cadangan dan produksi minyak domestik melalui sejumlah kilang dalam negeri. Jika kapasitas produksi dan pengolahan dapat ditingkatkan, maka lonjakan harga minyak global justru dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan sektor energi nasional.
“Sebenarnya kenaikan harga minyak dunia itu tidak bisa selalu dinilai berdampak negatif, karena juga memiliki dampak positif,” terangnya.
Menurutnya, ketika harga minyak global naik, maka nilai jual minyak yang diproduksi di dalam negeri juga ikut meningkat. Kondisi itu dapat menjadi sumber surplus pendapatan bagi BUMN energi maupun pemerintah. Dengan demikian, beban subsidi yang muncul akibat selisih harga impor tidak sepenuhnya harus ditanggung APBN karena bisa dikompensasi oleh peningkatan penerimaan dari produksi minyak nasional.
“Kalau produksi dalam negeri meningkat, maka itu akan meningkatkan pendapatan pengelolaan minyak dalam negeri,” imbuhnya.
Dr. Margiyono menilai, dalam posisi saat ini pemerintah sebenarnya tidak menanggung beban sebesar yang dibayangkan banyak pihak. Konsumen BBM nonsubsidi menanggung kenaikan harga sesuai mekanisme pasar, sementara pendapatan dari produksi minyak dalam negeri ikut meningkat. Kombinasi dua faktor itu membuat tekanan terhadap anggaran negara lebih terkendali dibanding bila seluruh kenaikan harga ditahan melalui subsidi besar-besaran.
“Jadi posisi pemerintah tidak mengalami beban yang terlalu tinggi,” bebernya.
Lebih jauh, ia menyebut strategi pemerintah tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, stabilitas sosial, dan iklim usaha merupakan tantangan utama di tengah situasi global yang tidak menentu. Karena itu, kebijakan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dinilai cukup tepat dalam konteks saat ini.
“Kebijakannya sangat-sangat optimal dan menurut saya sangat tepat,” lanjutnya.
Namun demikian, solusi jangka menengah yang paling penting menurutnya adalah meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan memperkuat produktivitas kilang nasional. Selama Indonesia masih banyak mengimpor minyak, APBN akan terus terbebani dan kebutuhan dolar AS untuk impor akan meningkat. Semakin besar permintaan dolar, semakin kuat mata uang tersebut dan semakin tertekan nilai tukar rupiah.
“Semakin banyak kita membeli minyak asing, maka semakin banyak membeli dolar dan rupiah akan melemah,” ucapnya.
Apabila produksi dalam negeri ditingkatkan, maka Indonesia dapat menghemat devisa, menekan impor, menjaga pasokan energi, serta membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, harga BBM domestik juga akan lebih stabil karena tidak sepenuhnya bergantung pada gejolak pasar internasional. Langkah ini disebut penting untuk membangun ketahanan energi nasional dalam jangka menengah.
“Kalau itu dinaikkan, maka akan mengakibatkan penguatan rupiah, stabilitas harga minyak dalam negeri, dan penghematan devisa,” tuturnya.
Sementara untuk jangka panjang, ia menilai pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain mempercepat transformasi energi dari kendaraan berbasis BBM menuju kendaraan listrik berbasis baterai. Peralihan tersebut diyakini akan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, memperkuat neraca perdagangan, serta menciptakan sistem energi nasional yang lebih berkelanjutan.
“Tidak ada jalan lain, pemerintah harus mendorong transformasi kendaraan berbasis BBM kepada penggunaan listrik,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
