benuanta.co.id, TARAKAN – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mulai membawa arah baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah langkah penataan disiapkan, mulai dari efisiensi anggaran, moratorium pembukaan dapur, evaluasi penerima manfaat hingga peningkatan kualitas layanan.
Meski demikian, pelaksana program di daerah, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan, hingga kini masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait implementasi kebijakan tersebut.
Usai dilantik di Istana Presiden pada Senin (8/6/2026) lalu, Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan fokus utama kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemberian gizi kepada masyarakat. Menurutnya, penghematan dilakukan agar pelaksanaan program tidak membebani anggaran negara, tetapi tetap mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
“Langkah kami yang pertama-tama adalah kami konsen pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi ini,” ungkapnya kepada awak media nasional, Senin (8/6/2026) lalu.
Sebagai langkah awal, BGN memutuskan melakukan moratorium pembukaan titik maupun dapur baru. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kembali persebaran dapur yang telah beroperasi dan memastikan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di setiap daerah.
“Kami lakukan yang pertama melalui moratorium, bukan titik baru tapi juga dapur baru. Per hari ini jumlah titik dapurnya operasional ada 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah akan mengevaluasi apakah dapur-dapur yang telah beroperasi sudah mampu melayani jumlah penerima manfaat yang ada atau justru mengalami kelebihan kapasitas. Selain itu, penataan diperlukan karena berdasarkan data yang dimiliki BGN, keberadaan dapur masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga distribusinya belum merata.
“Kita akan tata apakah dapur ini sudah bisa melayani dengan penerima manfaat yang ada atau kelebihan. Jadi kita tidak akan buka yang baru dulu maupun pendaftarannya,” bebernya.
Selain menata dapur, BGN juga akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan program lebih diprioritaskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Misalnya sekolah-sekolah yang kaya karena sudah pasti di rumah gizinya lebih bagus, jadi kita akan arahkan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Apakah 63 juta penerima manfaat yang sekarang ini memang butuh atau memang bisa dikurangi dan bisa ditambah dengan yang belum menerima, nanti akan kita hitung,” terangnya.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut juga dapat membuka peluang agar kelompok masyarakat yang selama ini belum menerima manfaat program dapat ikut terjangkau. Dengan demikian, penataan bukan dimaksudkan untuk mengurangi layanan, tetapi memperbaiki pemerataan penerima manfaat.
“Kalau memang bisa dikurangi, nanti akan bisa kita tambah kepada yang belum memperoleh,” tegasnya.
Pada tahun 2026, BGN juga mengubah fokus pelaksanaan program dari mengejar kuantitas menjadi peningkatan kualitas layanan. Seluruh dapur akan diperiksa untuk memastikan telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas produksi yang sesuai dengan jumlah penerima manfaat di wilayahnya.
“Di tahun 2026 ini bukan mengejar kuantitas tetapi kualitas. Kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita cek misalkan apakah dapur ini cuma bisa 3.000, 2.000, atau 1.000 penerima manfaat saja, kemudian akan kita kelompokkan,” paparnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui APBN. Pemerintah akan mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, perusahaan swasta, maupun hibah dari luar negeri, meski investasi yang telah berjalan tetap akan diselesaikan terlebih dahulu.
“Untuk 3T ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN. Kami akan coba menggunakan CSR BUMN atau mungkin hibah dari luar negeri, atau perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di daerah itu karena mereka juga pasti punya CSR,” tukasnya.
Terpisah, Koordinator Wilayah SPPG Tarakan, Dewi Triadiah, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kebijakan yang disampaikan pimpinan baru. Menurutnya, pelaksana di daerah masih menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
“Hingga saat ini berkaitan dengan pimpinan baru belum ada arahan terbaru. Mungkin pimpinan baru masih memproses terkait arahan yang akan diberikan, jadi kami di bawah belum menerima arahan apa pun,” ungkapnya, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, Dewi menilai rencana penataan yang disampaikan pimpinan baru BGN merupakan langkah yang baik, terutama jika bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Terkait rencana beliau itu baik ya, agar menghemat anggaran dari MBG sendiri,” ujarnya.
Dewi mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pusat apabila nantinya terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, setiap perubahan akan terlebih dahulu dikaji berdasarkan kondisi di lapangan melalui laporan dari daerah, misalnya jika ada penataan kembali penerima manfaat di sekolah-sekolah.
“Intinya kalau ada penyesuaian di daerah nanti akan dicek dulu. Misalnya kalau refocusing akan di cek ke masing-masing sekolah. Mungkin kalau di daerah jelas berdasarkan laporan kami yang di bawah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
