benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kalimantan Utara (Kaltara) melayangkan ultimatum keras kepada Majalah Tempo atas pemberitaan yang dinilai merugikan citra partai.
Tidak hanya mengecam, NasDem juga membuka peluang besar membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Dengan adanya pemberitaan yang ditampilkan pada cover, judul dan podcast Tempo pada 12 hingga 14 April 2026 DPW NasDem mengemukakan bahwa Tempo telah melakukan upaya pelecehan secara sistematis, dengan maksud merendahkan Bapak Ketua Umum Partai NasDem dan Institusi Partai NasDem.
Dengan menampilkan Judul Cover ‘PT NASDEM INDONESIA RAYA TBK’ dinilai partai dengan jelas Tempo secara sengaja memframing Partai NasDem hanya sebagai lembaga komersial semata dan hal ini jelas bertentangan dengan esensi yang terkandung dalam kaidah – kaidah Partai NasDem.
Tak hanya itu, dari keseluruhan isi yang ditulis dalam laporan utama Tempo, dinilai dengan sengaja membentuk opini bahwa Partai NasDem telah dipertukarkan dengan kepentingan pragmatis.
Ketua DPW Partai NasDem Kaltara, Supa’ad Hadianto, menegaskan, Tempo menampilkan jurnalisme yang bersifat insinuatif dan tidak bertanggung jawab, serta jauh dari akidah etika jurnalisme yang baik.
“Untuk itu,kami segenap kader Partai NasDem mengutuk keras Tempo dan menuntut agar Majalah Tempo secara tertulis dan terbuka meminta maal Kepada Bapak Ketua Umum Partai NasDem dan Seluruh Kader Partai NasDem. Meminta dengan sangat untuk tidak mengulangi dikemudian hari. Demikian tuntutan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kami tercapainya kehidupan pers yang tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya, Kamis (15/4/2026).
Menurutnya, respons awal berupa permintaan maaf dari pihak pusat dinilai belum cukup. Ia bahkan menyebut permintaan maaf tersebut tidak tulus dan belum mampu meredam kekecewaan kader di daerah.
“Permintaan maaf itu tidak ikhlas dan belum bisa mengobati seluruh kader Partai NasDem di Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat DPW akan menggerakkan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kaltara untuk melakukan aksi lanjutan secara serentak. Gerakan ini disebut sebagai bentuk tekanan moral terhadap media agar bertanggung jawab atas pemberitaannya.
Tidak berhenti di situ, dirinya memastikan opsi hukum menjadi langkah berikutnya apabila tidak ada penyelesaian yang dianggap adil. Proses tersebut, kata dia, akan ditempuh sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, termasuk koordinasi dengan Ketua Umum, Surya Paloh.
Ia juga menyoroti pemberitaan Tempo yang dinilai tidak menjalankan prinsip check and balance. Menurutnya, tidak ada upaya konfirmasi kepada pihak partai sebelum berita dipublikasikan, sehingga informasi yang disampaikan dianggap sepihak.
Selain itu, framing yang menyamakan Partai NasDem sebagai entitas komersial dinilai sebagai bentuk pelecehan serius terhadap lembaga politik. Ia menegaskan, partai politik memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bisa disamakan dengan perusahaan.
“Partai ini diatur oleh Undang-undang dan konstitusi, bukan lembaga profit. Ini yang tidak dipahami atau sengaja diabaikan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan persoalan ini tidak akan berhenti begitu saja. NasDem Kaltara berkomitmen terus mengawal isu ini hingga ada penyelesaian yang dinilai memulihkan nama baik partai secara menyeluruh.
DPW Partai NasDem Kaltara juga memastikan akan terus bersuara melalui berbagai saluran, baik media maupun gerakan organisasi. Ia menegaskan, langkah ini sebagai bentuk komitmen menjaga marwah partai sekaligus mendorong praktik pers yang lebih profesional dan beretika. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
