benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan berupaya menengahi persoalan terkait wilayah kerja Pertambangan (WKP) yang selama ini menjadi perhatian di Kota Tarakan. Persoalan tersebut mencuat karena terdapat sejumlah aset dan bangunan milik pemerintah yang berada di atas lahan berstatus WKP.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa mengatakan, pihaknya telah melakukan silaturahmi dan diskusi bersama PT Pertamina terkait sejumlah persoalan di daerah, termasuk persoalan aset pemerintah dan WKP.
“Termasuk aset pemerintah, kami kemarin sudah silaturahmi bersama Pertamina terkait beberapa hal. Salah satunya mengenai WKP, karena ada banyak bangunan pemerintah di Kota Tarakan yang berada di atas wilayah tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD Tarakan juga menyoroti keberadaan aset pemerintah, termasuk fasilitas milik Polsek Tarakan Tengah yang berkaitan dengan persoalan lahan tersebut. Menurutnya, DPRD telah menyampaikan maksud dan tujuan pembahasan itu kepada Pertamina.
Hasil diskusi awal tersebut, nantinya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina, hingga Kementerian Keuangan.
“Nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi bersama SKK Migas, Pertamina dan Kementerian Keuangan. Rencananya bisa di Balikpapan atau Jakarta supaya kita bisa menengahi permasalahan yang ada di Tarakan terkait tanda-tanda WKP,” ungkapnya.
Adyansa berharap pertemuan lintas sektor tersebut dapat terlaksana pada bulan depan agar seluruh pihak dapat duduk bersama membahas arah penyelesaian persoalan lahan di Tarakan.
Ia menilai, pembahasan itu penting dilakukan mengingat kondisi Kota Tarakan sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah terbatas, sementara pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap bulan.
“Mengingat Kota Tarakan ini pulau kecil, sementara pertambahan penduduk cukup tinggi. Dari informasi Disdukcapil, setiap bulan ada ratusan pertambahan penduduk. Jadi ini harus kita antisipasi,” ungkapnya.
Selain persoalan bangunan pemerintah, DPRD Tarakan juga menyoroti sejumlah lahan lain yang masih berstatus WKP dan dinilai perlu mendapatkan kejelasan ke depan.
“Ada beberapa hal termasuk tanah-tanah WKP lainnya. Mudah-mudahan ada titik terang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Ramli
