benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati, menyoroti persoalan sulitnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri UMKM RI, Selasa (19/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI membahas evaluasi kinerja serta serapan anggaran Semester I tahun 2026, termasuk agenda strategis untuk penguatan sektor UMKM nasional.
Rahmawati menegaskan, serapan anggaran tidak hanya dipandang sebagai angka administratif semata, tetapi menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam mendukung jutaan pelaku UMKM di Indonesia.
“Hari ini saya bersama Komisi VII DPR RI duduk bersama Menteri UMKM RI dalam rapat kerja yang penting. Dua hal utama yang kami bahas yakni evaluasi kinerja dan serapan anggaran Semester I 2026 serta agenda strategis lainnya untuk penguatan UMKM Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan akses pembiayaan masih menjadi keluhan utama masyarakat saat dirinya turun reses di daerah pemilihan, khususnya terkait penyaluran KUR melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dirinya mengatakan, meski pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM, kondisi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.
“Sering saya kalau turun reses ini, masalah KUR yang sering menjadi PR buat kami. Katanya beberapa bank Himbara itu akan mempermudah bagi para pelaku UMKM kecil. Tapi di lapangan seringkali banyak hal-hal yang sangat tidak berpihak kepada mereka,” tegasnya.
Ia mencontohkan, masih banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan hanya untuk memperoleh modal usaha melalui skema KUR.
“Contohnya bank-bank tertentu, entah kenapa, hanya untuk memperoleh modal usaha saja susah setengah mati,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Rahmawati meminta adanya skema khusus berupa pendampingan langsung di lapangan agar pelaku UMKM, khususnya di Kaltara, mendapatkan perlindungan sekaligus kemudahan akses pembiayaan.
“Adakah skema khusus bagi kami untuk pendampingan di lapangan agar para pengusaha UMKM bisa terlindungi dan dapat akses untuk mendapat KUR?” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
