benuanta.co.id, BULUNGAN – Peran dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) sangatlah penting. Sebagai petugas KPPS, mereka bertanggung jawab dalam menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara.
Namun di Bulungan, perekrutan KPPS berjalan cukup alot. Beberapa desa mengalami kesulitan dalam menemukan penduduk yang bersedia bergabung menjadi petugas KPPS.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan, Lili Suryani mengungkapkan bahwa banyak wilayah awalnya kesulitan menemukan peminat. Pada saat fase pembukaan, yang ditargetkan adalah 2 kali kebutuhan, tapi ternyata yang bisa masuk hanya 1 kali kebutuhan, artinya hanya bisa dipenuhi 7 orang saja dalam 1 TPS.
“Tantangan kurangnya peminat ini disebabkan oleh persyaratan surat pemeriksaan kesehatan yang pada awalnya dikenakan biaya dan belum ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk memberikannya secara gratis,” ucap Lili kepada benuanta.co.id, Sabtu, 13 Januari 2024.
Namun, setelah melakukan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah, akhirnya kebijakan gratis diberlakukan dan kebutuhan KPPS di Bulungan pun terpenuhi. Proses penerimaan KPPS dilakukan melalui penunjukkan langsung terhadap wilayah yang kurang peminat.
Meskipun demikian, setelah pengumuman, masih ada beberapa wilayah yang kekurangan petugas KPPS, terutama di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor dan Desa Muara Pangean, Kecamatan Peso.
“Untuk menangani wilayah yang masih kekurangan petugas, khususnya di Desa Muara Pangean, KPU meninjau desa tersebut. Namun, mereka menemukan bahwa beberapa warga tidak ingin terlibat menjadi KPPS karena trauma dari kejadian pemilihan umum tahun 2019 lalu, di mana banyak petugas KPPS meninggal dunia,” paparnya.
Selain itu, beberapa warga yang pernah bergabung sebagai KPPS mengaku lelah dan kelelahan karena tanggung jawab yang besar.
Lili menyatakan, kebutuhan KPPS di Bulungan adalah sebanyak 3.388 orang, jika jumlah TPS yang ada dikalikan dengan 7 orang per TPS. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kebutuhan KPPS tercukupi dengan melakukan screening melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
“Alhamdulillah sekarang sudah tercukupi, jumlahnya ada 3.388 orang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
