benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, serta pembangunan Zona Integritas di seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan workshop atau bimbingan teknis (bimtek) penguatan implementasi reformasi birokrasi yang diikuti para kepala perangkat daerah dan pejabat struktural pada Jumat (17/4/2026).
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus menekankan, reformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi harus benar-benar berdampak pada pelayanan publik.
“Akuntabilitas kinerja dimulai dari meja pimpinan. Kalau kita tidak memahami pohon kinerja dan tidak menerjemahkannya sampai ke level staf, jangan berharap bawahan bisa paham,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya tiga hal utama dalam kepemimpinan akuntabel, yakni penetapan arah kerja yang jelas dan terukur, pengawasan berbasis data, serta keberanian dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan, termasuk menghentikan program yang tidak berdampak.
Menurutnya, dashboard kinerja bukan sekadar hiasan, melainkan alat utama dalam monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
“Di era keterbukaan saat ini, masyarakat bisa menilai langsung. SAKIP dan LHE AKIP adalah rapor kita sebagai pemimpin,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB yang diharapkan dapat memberikan penguatan praktik terbaik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
