benuanta.co.id, NUNUKAN — Bupati Nunukan Irwan Sabri menegaskan, masuknya kegiatan usaha dan investasi ke suatu wilayah harus berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap adat.
Menurut Irwan, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, bertambahnya investasi maupun aktivitas ekonomi. Keberadaan usaha di daerah juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan.
“Pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika semua itu dapat berjalan tanpa meninggalkan masyarakat yang ada di dalamnya,” tegas Irwan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Peneguhan Keseimbangan dan Pemulihan Hubungan di Wilayah Adat Desa Tagul, Kecamatan Sembakung. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kembali hubungan antara masyarakat, lembaga adat, pemerintah dan dunia usaha.
Irwan mengatakan, tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya melalui aturan maupun kebijakan pemerintah. Dalam persoalan yang berkaitan dengan masyarakat dan adat, diperlukan kebijaksanaan serta kemauan seluruh pihak untuk membuka ruang komunikasi.
“Ada persoalan yang membutuhkan kebijaksanaan, hati yang terbuka, penghormatan terhadap adat, serta kemauan untuk duduk bersama,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat Desa Tagul memiliki kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Adat tidak hanya dipandang sebagai aturan atau prosesi, tetapi menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat.
Sehingga, setiap kegiatan usaha yang masuk ke suatu wilayah diminta tidak mengabaikan hubungan dengan masyarakat maupun nilai adat yang berlaku.
Di sisi lain, Irwan juga meminta masyarakat memberikan ruang bagi kegiatan usaha yang dijalankan sesuai ketentuan. Menurutnya, hubungan masyarakat dan perusahaan harus dibangun dalam posisi yang saling menguntungkan, bukan saling berhadapan.
“Perusahaan tentu membutuhkan kondisi yang aman dan kondusif agar usahanya dapat berjalan. Tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan kegiatan usaha tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan antara masyarakat dan dunia usaha tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai pihak yang menang atau kalah. Ia memastikan harus adanya titik temu agar kegiatan ekonomi tetap berjalan, sementara hak masyarakat dan penghormatan terhadap adat tetap terjaga.
“Bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kita cari adalah bagaimana perusahaan bisa berjalan, masyarakat mendapatkan manfaat, adat tetap dihormati, dan pemerintah dapat memastikan semuanya berlangsung sesuai aturan,” jelasnya.
Irwan berharap komunikasi antara masyarakat, lembaga adat, pemerintah dan dunia usaha dapat terus diperkuat.
“Hubungan yang terbangun dengan baik dinilai penting agar kegiatan usaha tidak menjadi pemicu konflik, melainkan ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
