benuanta.co.id, TARAKAN – Kalimantan Utara (Kaltara) tidak masuk dalam enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan penanganan dan kesiapsiagaan tetap dilakukan menyusul kondisi cuaca kering dan ancaman fenomena El Nino.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Nur Laila, mengatakan pemerintah daerah bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara masih terus mendukung pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak.
“Kalau sejauh ini berarti kita tetap siap siaga karena melihat kondisi cuaca, kemudian El Nino. Kondisi musim keringnya memang tidak seperti biasa,” ujarnya, Selasa (8/9/2026).
Berdasarkan rekapitulasi Dinas Kehutanan untuk periode 1 Agustus hingga 4 September 2026, tercatat luasan terdampak sebesar 2.639,99 hektare. Data tersebut terdiri dari 737,49 hektare hutan produksi, 2,50 hektare hutan lindung, serta 1.900 hektare Areal Penggunaan Lain (APL).
Dari lima kabupaten/kota, Kabupaten Bulungan menjadi wilayah dengan luasan terdampak paling besar, yakni mencapai 2.597,38 hektare. Sementara itu, Kabupaten Malinau tercatat 4,50 hektare, Kabupaten Tana Tidung 6,25 hektare, dan Kota Tarakan 31,86 hektare. Untuk Kabupaten Nunukan, luasannya masih belum terinventarisasi.
Besarnya angka di Bulungan tidak terlepas dari kebakaran di kawasan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI), Mangkupadi, yang disebut mencapai sekitar 1.700 hektare per 4 September 2026.
Nur Laila mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap upaya pemadaman di tingkat tapak, meskipun Kaltara tidak masuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla.
“Ini juga instruksi dari Pak Gubernur Kaltara untuk terus men-support terhadap pemadaman di lokasinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data luasan karhutla tersebut masih bersifat sementara. Pendataan dilakukan berdasarkan laporan perusahaan serta hasil inventarisasi tim di lapangan, termasuk KPH dan Dinas Kehutanan pascakebakaran.
Angka tersebut masih dapat berubah seiring proses inventarisasi di sejumlah wilayah. Kondisi lahan yang terbakar juga menjadi perhatian. Nur Laila menyebut sebagian lokasi di Bulungan merupakan kawasan gambut yang membutuhkan penanganan lebih serius agar api tidak meluas.
Di sisi pencegahan, Dinas Kehutanan juga melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok masyarakat tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan lokasi rawan kebakaran sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila muncul titik api.
Edukasi juga terus dilakukan, bahkan menyasar lingkungan sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Menurutnya, langkah kesiapsiagaan tersebut penting dilakukan karena kondisi musim kering masih berpotensi memicu kebakaran.
Dengan tetap melakukan pemadaman, pemantauan, edukasi, dan pelibatan masyarakat, pemerintah berupaya mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas di Kaltara. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
