Inflasi Kaltara Terendah Nasional, Capai 2,17 Persen pada Agustus 2026

benuanta.co.id, BULUNGAN — Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan tingkat inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) sebesar 2,17 persen pada Agustus 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2026, angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara. Ia menyebut capaian inflasi tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, BPS, Forkopimda, dan pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga :  Hapelnas 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Perkuat Kedekatan dan Dengarkan Pelanggan

“Alhamdulillah, Kaltara berhasil mencatatkan inflasi tahunan sebesar 2,17 persen pada Agustus 2026, yang merupakan angka terendah secara nasional. Ini bukti konkret dari kerja bersama dalam mengawal ketersediaan bahan pokok dan menjaga keterjangkauan harga untuk masyarakat Kaltara,” katanya, Rabu (9/9/2026)

Untuk mempertahankan inflasi dalam sasaran nasional sebesar 1,5 hingga 3,5 persen, Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota menerapkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

Baca Juga :  SK Tarif Ojol Terbit, SePOI Desak Pemprov Kaltara Awasi Transaksi Aplikator

Dari sisi keterjangkauan harga, pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala. Hingga Agustus 2026, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 21 kali. Pemprov Kaltara juga memperluas kerja sama antardaerah (KAD) untuk memastikan pasokan sejumlah komoditas strategis tetap tersedia dan harga dapat dikendalikan.

Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan lokal, salah satunya cabai rawit. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern seperti greenhouse, drip irrigation, dan sensor tanah.

Baca Juga :  Jatim Bidik Usaha Sarang Burung Walet, Pemprov Kaltara Siap Sambut Kerja Sama

Kelancaran distribusi juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan bahan pangan dapat menjangkau wilayah perbatasan dan terpencil. Pemerintah mendorong efisiensi logistik pelabuhan serta menjalankan program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP).

Program tersebut menyasar sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Tulin Onsoi, Sebuku, dan Lumbis. Gubernur Zainal menegaskan pengendalian inflasi akan terus dilakukan secara konsisten agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat Kaltara tidak tergerus. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *