benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke daerah.
Melalui program SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara), pemerintah ingin menghubungkan UMKM lokal dengan kebutuhan industri di Kawasan Industri Tanah Kuning.
Gagasan tersebut dipaparkan dalam Forum Group Discussion (FGD) SINERGI Kaltara. Sekretaris Provinsi (Sekprov)Kaltara Denny Harianto mengatakan, kawasan industri yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menyimpan peluang ekonomi besar, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan pelaku usaha lokal.
“Kami menyusun SINERGI Kaltara agar peluang ekonomi yang besar benar-benar dapat dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” kata Denny. Sebutanya Kamis, (9/7/2026)
Menurut dia, Kawasan Industri Tanah Kuning yang memiliki luas sekitar 10.100 hektare diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus magnet investasi nasional. Di sisi lain, sekitar 51.840 UMKM di Kaltara hingga kini belum terhubung dengan ekosistem industri tersebut.
Kondisi itu dinilai menjadi tantangan serius karena pelaku usaha lokal belum memperoleh ruang yang cukup untuk masuk dalam rantai pasok industri. Akibatnya, kebutuhan berbagai sektor industri masih berpotensi dipenuhi dari luar daerah.
Denny mengungkapkan nilai investasi di Kaltara melonjak dari sekitar Rp11,79 triliun pada 2024 menjadi Rp30,64 triliun pada 2025 atau meningkat sekitar 160 persen. Lonjakan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap Kaltara.
Meski demikian, peningkatan investasi belum diikuti pemerataan manfaat ekonomi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang hanya berada di kisaran 3,2 persen.
“Artinya, pertumbuhan investasi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai belum adanya sistem yang mampu mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM menjadi salah satu penyebab utama. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kebocoran ekonomi dikhawatirkan semakin besar karena belanja industri lebih banyak mengalir ke luar daerah.
Selain mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat, kondisi tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, menurunkan daya saing UMKM, menghambat program hilirisasi nasional, hingga mengurangi daya tarik investasi jangka panjang akibat minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Bahkan kita bisa menghadapi enclave economy, ketika investasi besar hadir tetapi manfaatnya hanya sedikit dirasakan masyarakat sekitar,” kata Denny.
Melalui SINERGI Kaltara, pemerintah berharap UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha, memenuhi standar kebutuhan industri, serta menjadi bagian dari rantai pasok kawasan industri secara berkelanjutan. Denny juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi agar program tersebut dapat berjalan efektif. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
