benuanta.co.id, TARAKAN – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan kelanjutan pembangunan asrama haji di Kalimantan Utara (Kaltara) tetap berjalan meskipun terdapat sejumlah temuan dan persoalan dari proyek sebelumnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan percepatan proses peralihan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah yang menjadi salah satu penyebab perlambatan pembangunan.
“Yang jelas sekarang itu yang perlambatan itu peralihan dari Kemenag ke Kementerian Haji. Itu yang harus kami akselerasi,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan asrama haji dibiayai melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), untuk pengembangan sarana dan prasarana termasuk pusat layanan haji dan umrah terpadu.
Dalam proses peralihan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan di berbagai daerah seperti pembangunan yang mangkrak maupun tidak sesuai spesifikasi. Beberapa daerah yang menjadi perhatian di antaranya Indramayu dan Jambi.
“Kami tidak mau masalah sebelumnya terbawa ke pengelolaan kementerian yang baru,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umrah melakukan review dan assessment ulang terhadap seluruh aset yang dialihkan. Di Tarakan, proses ini turut melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan guna memastikan tidak ada persoalan hukum maupun administrasi yang tertinggal.
Evaluasi mencakup kemungkinan adanya tunggakan kepada pihak ketiga, serta temuan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diselesaikan.
Selain itu, Dahnil juga menyoroti adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan kemahalan harga atau mark-up dalam proyek sebelumnya yang saat ini tengah ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Tarakan.
“Itu pengaduan masyarakat, sekarang sedang ditangani kepolisian. Yang harus menyelesaikan tentu pihak sebelumnya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” jelasnya.
Kendati demikian, ia memastikan usulan anggaran lanjutan untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti aula dan gudang telah masuk dalam alokasi. Namun, realisasinya tetap menunggu hasil evaluasi menyeluruh.
“Yang jelas sudah masuk alokasi, tapi kita ingin pastikan pelayanan haji di Kaltara lebih baik, sekaligus memperbaiki integritas dan transparansinya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
