benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menghadirkan kebijakan baru yang dinilai adaptif dan inklusif. Dukungan program SKALA dari Pemerintah Australia turut memperkuat langkah tersebut.
Kepala Bapenda Kaltara, Tomy Labo, mengatakan program SKALA membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis kebutuhan di lapangan hingga tahap pelaksanaan.
“Kita tidak bekerja sendiri. Ada dukungan dari program SKALA yang membantu dari perencanaan sampai implementasi, sehingga program bisa lebih terarah,” ujarnya Rabu (6/5/2026).
Ia menegaskan, salah satu fokus kebijakan adalah memberikan perhatian kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas melalui insentif pajak kendaraan bermotor.
“Ini bentuk kepedulian pemerintah. Kami ingin memastikan semua masyarakat, termasuk disabilitas, mendapatkan perlakuan yang adil dalam kebijakan pajak,” katanya.
Selain itu, Bapenda juga mulai mengoptimalkan potensi baru dengan memberlakukan pajak pada kendaraan bermotor di atas air. Kebijakan ini dinilai relevan dengan kondisi geografis Kaltara yang memiliki banyak jalur transportasi perairan.
“Transportasi air cukup dominan di Kaltara. Jadi sudah seharusnya masuk dalam skema pajak daerah,” jelas Tomy.
Menurutnya, penerapan kebijakan ini masih dalam tahap awal, namun diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD secara bertahap.
“Memang belum besar, tapi ini langkah awal. Nanti kita lihat perkembangan dan potensinya ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan pelaku usaha transportasi air, Ony Apriano, menyebut pihaknya siap mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pada prinsipnya kami mengikuti kebijakan yang ada. Selama itu resmi, tentu kami akan menyesuaikan,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap operasional transportasi air, terutama dari sisi infrastruktur dan keselamatan.
“Kami berharap ada perhatian lebih, misalnya pada kondisi pelabuhan dan sistem keselamatan di perairan,” katanya.
Di sisi lain, program keringanan pajak bagi penyandang disabilitas juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Slamet, salah satu penerima manfaat, mengaku kebijakan tersebut sangat membantu.
“Dengan adanya kebijakan ini, beban kami jauh berkurang. Kami merasa diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pemprov Kaltara berharap berbagai kebijakan ini dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat luas, baik dari sisi peningkatan pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
