benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai kerja sama dengan Pemerintah Australia memberi dampak nyata, terutama dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih inklusif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) Kaltara Bertius, mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi yang terjalin melalui berbagai program, termasuk program SKALA yang didukung Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
“Pemprov Kaltara sangat mengapresiasi kerja sama ini. Program yang dijalankan memberi nilai tambah, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Bertius Rabu, (6/5/2026)
Menurut dia, salah satu dampak konkret terlihat pada meningkatnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu, antara lain, tercermin dari inovasi layanan publik seperti pemberian insentif atau keringanan pajak kendaraan di Samsat, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah disabilitas.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mengintensifkan penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tematik. Program Mentari Kaltara, kata dia, menjadi bagian dari upaya tersebut yang turut didukung oleh Pemerintah Australia.
“Melalui pendekatan ini, kita memastikan kelompok rentan benar-benar terlibat dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, Bertius menyebut kerja sama ini juga menghasilkan sejumlah capaian penting. Pemerintah provinsi, kata dia, telah menyusun berbagai regulasi yang memperkuat keberpihakan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Tak hanya itu, komunikasi antara pemerintah daerah dengan jaringan masyarakat sipil juga semakin terbuka dan intensif. Kondisi ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang diambil lebih partisipatif dan tepat sasaran.
“Bahkan, kita sudah memiliki rencana aksi hingga 2030 untuk memastikan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Bertius.
Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kerja sama internasional tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini adalah outcome yang konkret bagi kami. Dampaknya langsung dirasakan dalam sistem pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
