benuanta.co.id, NUNUKAN – Capaian positif ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Nunukan dari sektor ketenagakerjaan tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 2,61 persen—indikasi pasar kerja yang relatif stabil. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan sejumlah tantangan strategis yang perlu segera direspons.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, menegaskan bahwa rendahnya angka pengangguran tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Menurutnya, kualitas pekerjaan serta distribusi tenaga kerja antarwilayah juga harus menjadi perhatian serius.
“Angka pengangguran memang rendah, tetapi perlu dilihat lebih dalam, terutama kualitas pekerjaan dan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan,” ujarnya, Selasa (05/05/2026).
Data menunjukkan disparitas cukup mencolok, di mana TPT wilayah perkotaan mencapai 3,77 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang hanya 1,40 persen. Kondisi ini menandakan adanya tekanan pasar kerja di kawasan perkotaan yang perlu diantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan sektor ekonomi.
Selain itu, jumlah angkatan kerja pada 2025 tercatat sebanyak 118.765 jiwa, turun 2.434 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal penting yang perlu dikaji lebih lanjut.
“Bisa dipengaruhi banyak faktor, seperti pendidikan, migrasi, hingga menurunnya partisipasi dalam pasar kerja,” jelas Iskandar.
Isu lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan gender. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki tercatat sebesar 87,93 persen, sementara perempuan hanya 54,31 persen. Tingginya angka perempuan yang mengurus rumah tangga, mencapai 35,88 persen, menunjukkan potensi tenaga kerja perempuan yang belum tergarap optimal.
“Kesenjangan ini menunjukkan peluang besar yang belum dimanfaatkan. Dibutuhkan kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja,” tambahnya.
Dari sisi demografi, tenaga kerja di Nunukan didominasi kelompok usia produktif 25–54 tahun dengan persentase 67,95 persen. Kondisi ini menjadi modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, sekitar 28,88 persen penduduk usia kerja masih berada di luar angkatan kerja, mayoritas karena bersekolah dan mengurus rumah tangga.
BPS berharap data ini menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Nunukan kini dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk tidak hanya menjaga rendahnya pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkecil kesenjangan, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi seluruh masyarakat. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
