Bahlil Pastikan Stok BBM hingga LPG di Atas Standar Minimum Nasional

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman setelah melaporkan langsung kesiapan pasokan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Bahlil menyebut ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) hingga minyak mentah (crude oil) saat ini berada di atas batas standar minimum nasional.

“Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional,” kata Bahlil.

Pemerintah akan terus memantau kondisi cadangan energi nasional guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat dan sektor industri tetap terpenuhi.

Baca Juga :  Realisasi PKB Baru Capai 30 Persen dari Target, Samsat Tarakan Gencarkan Door to Door hingga Layanan Akhir Pekan

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional melalui pengawasan stok, kelancaran distribusi, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor energi.

“Jadi, insyaallah nggak ada masalah,” imbuh.

Salah satu upaya dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global adalah melakukan impor minyak mentah atau crude dari Rusia yang akan segera masuk Indonesia.

Baca Juga :  Jumlah Kendaraan di Tarakan Capai 214 Ribu Unit, Samsat Genjot Kepatuhan Wajib Pajak

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.

Pemerintah saat ini memprioritaskan ketersediaan seluruh jenis bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Baca Juga :  Inflasi Kabupaten Nunukan Juni 2026 Capai 2,08 Persen, Kelompok Makanan Jadi Penyumbang Terbesar

Opsi pertama adalah mengimpornya langsung dari badan usaha milik negara (BUMN), kemudian opsi kedua adalah mengimpor melalui Badam Layanan Umum (BLU).

Sumber : Antara

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *