benuanta.co.id, BULUNGAN — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai dirasakan dampaknya oleh kalangan pelaku usaha di Kalimantan Utara (Kaltara).
Lonjakan harga yang disebut mendekati 100 persen itu dinilai berpotensi menekan aktivitas perdagangan hingga meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kaltara, Kilit Laing menilai, kondisi ini tidak hanya memberatkan pelaku usaha, tetapi juga berimbas pada kenaikan harga bahan baku dan bahan pokok di pasaran.
“Dampaknya pasti akan terasa, baik pada bahan baku maupun kebutuhan pokok. Termasuk sektor konstruksi dan bangunan, semuanya akan ikut terdorong naik,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor utama yang memicu peningkatan ongkos produksi. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin pelaku usaha akan kesulitan menjaga stabilitas operasional.
Menurutnya, tekanan biaya yang terus meningkat dapat memaksa pengusaha melakukan efisiensi, termasuk pada sektor tenaga kerja.
“Kalau biaya produksi terus naik, ruang gerak pengusaha semakin sempit. Ini yang dikhawatirkan bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” katanya.
Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut tidak sampai berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah. Namun, ia mengakui potensi tersebut tetap ada apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Sebagai langkah mitigasi, KADIN Kaltara mendorong pemerintah daerah untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Menurutnya, masuknya investasi baru dapat menjadi penopang ekonomi daerah di tengah tekanan global.
“Kita punya banyak potensi sumber daya alam yang bisa dikelola. Ini harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada daerah lain,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang pro terhadap dunia usaha, baik dengan memberikan kemudahan investasi maupun menghadirkan pelaku usaha nasional ke daerah.
“Kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan agar dunia usaha tetap bertahan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi agar dampak kenaikan ini bisa ditekan,” katanya.
Di sisi lain, ia memahami bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM tidak terlepas dari dinamika pasar global. Namun, ia berharap pemerintah tetap menyiapkan langkah penyeimbang agar beban pelaku usaha tidak semakin berat.
“Intinya, harus ada solusi konkret. Jangan sampai kondisi ini terus menggerus kemampuan pelaku usaha di daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
