benuanta.co.id, TARAKAN – Kerja sama Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC) melalui High Level Meeting (HLM) Joint Work Program di Shanghai, Tiongkok, pada 11 Juni 2026, membawa sejumlah kesepakatan strategis di bidang ekonomi dan keuangan. Di antaranya peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, penguatan sistem pembayaran lintas batas, hingga pengembangan infrastruktur keuangan antara Indonesia dan Tiongkok.
Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo, Ph.D., melalui Ketua Penasihat ISEI Cabang Tarakan Koordinator Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si., mengungkapkan kerja sama Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC) difokuskan pada penguatan hubungan ekonomi dan keuangan kedua negara.
Hal ini diwujudkan melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, penguatan sistem pembayaran lintas batas, serta pengembangan infrastruktur keuangan guna mendukung perdagangan dan investasi yang lebih efisien.
“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran dan stabilitas keuangan kedua negara,” ungkapnya, Ahad (14/6/2026).
Dr. Syaiful Anwar selaku perwakilan ISEI di daerah, menilai pemerintah daerah maupun sektor perbankan di Kalimantan Utara perlu segera merespons dan mengakomodasi arah kebijakan kerja sama antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBOC).
Menurutnya, kesepakatan tersebut akan membuka peluang baru bagi daerah sehingga membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Pihak bank yang ada di daerah harus segera mengakomodir apa yang disepakati oleh Bank Indonesia. Pemerintah provinsi atau pemerintah daerah juga harus menanggapi dan mengakomodir hubungan antar dua negara tersebut karena ini sangat baik dan sangat bagus,” jelasnya.
Ia menjelaskan kerja sama tersebut memiliki nilai strategis karena melibatkan Indonesia dan Tiongkok sebagai dua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Besarnya pasar yang dimiliki kedua negara dinilai akan menciptakan peluang ekonomi yang luas.
Maka dari itu daerah tidak boleh hanya menjadi penonton tetapi harus mampu menangkap momentum tersebut untuk mendorong aktivitas perdagangan dan investasi.
“China nomor satu dan Indonesia nomor empat dari sisi jumlah penduduk. Kalau penduduknya besar berarti pangsa pasar ekonomi dunia dari dua negara ini juga sangat baik,” katanya.
Menurut Dr. Syaiful, salah satu manfaat nyata dari kerja sama itu adalah semakin luasnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral. Kebijakan tersebut memungkinkan kegiatan ekspor dan impor dilakukan tanpa harus selalu bergantung pada dolar Amerika Serikat, sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar kedua negara serta memberikan efisiensi dalam aktivitas bisnis.
“Dalam transaksi perdagangan tidak lagi harus menggunakan dolar. Transaksi perdagangan boleh dilakukan dengan uang lokal masing-masing negara sehingga membantu mempertahankan nilai tukar kedua negara,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menilai dunia usaha di daerah perlu memahami arah kebijakan tersebut karena akan menjadi fondasi hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pelaku usaha harus mulai menyiapkan strategi agar mampu memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari kerja sama tersebut.
“Peluang ini harus ditangkap oleh Indonesia, terutama dalam hubungan ekonomi kedua negara,” tegasnya.
Dr. Syaiful juga berpandangan, respons terhadap kerja sama tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor perbankan, tetapi juga organisasi dunia usaha di daerah seperti Kadin maupun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Sosialisasi kepada pelaku usaha dinilai penting agar mereka memahami potensi manfaat yang dapat diperoleh dari semakin eratnya hubungan ekonomi kedua negara.
“Dunia usaha harus menanggapi kerja sama ini karena ke depan sangat baik untuk pengembangan hubungan ekonomi kedua negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesepakatan yang dibangun oleh BI dan PBOC merupakan kerja sama yang berorientasi jangka panjang sehingga pemerintah daerah perlu mencermati berbagai peluang yang dapat dikembangkan di tingkat lokal.
Menurutnya, media juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat agar dunia usaha dan pemerintah dapat bersama-sama mempersiapkan langkah yang diperlukan.
“Ini bukan hanya kerja sama jangka pendek, tetapi kerja sama jangka panjang. Karena itu daerah harus mencermati peluang yang muncul dengan adanya kerja sama ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
