benuanta.co.id, TARAKAN – Penyaluran bantuan untuk kelompok nelayan di Kota Tarakan masih menghadapi sejumlah kendala. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota memiliki bentuk dan mekanisme berbeda, sehingga sering kali menimbulkan persoalan dalam pendistribusiannya.
Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan, Ardiansyah menyampaikan bahwa bantuan melalui APBD Kota Tarakan menyasar 11 kelompok nelayan, sementara bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah pusat masing-masing mencakup 7 kelompok. Bentuk bantuan yang diberikan pun beragam, mulai dari uang, mesin, hingga alat tangkap.
Perbedaan bentuk dan nilai bantuan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan yang terjadi di lapangan. Tidak hanya itu, mekanisme penyaluran dari pemerintah pusat juga disebut kerap menimbulkan masalah tersendiri.
Menurut Ardiyansa, ketidaksesuaian antara jumlah unit mesin dengan jumlah anggota kelompok nelayan menjadi salah satu kendala utama. Hal ini membuat sebagian anggota tidak memperoleh bagian secara proporsional.
“Ketika sudah mendapat bantuan dari pusat, kelompok itu biasanya terkendala jika ingin mengajukan proposal kembali ke pemerintah kota, karena dianggap sudah menerima bantuan,” jelasnya, Rabu (1/10/2025).
Ia menambahkan, variasi harga alat tangkap juga berpengaruh terhadap jumlah bantuan yang diterima masing-masing kelompok. Akibatnya, ada kelompok yang mendapatkan perlengkapan lebih banyak dibanding kelompok lain.
Ardiyansa berharap ke depan ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kota agar bantuan dapat disalurkan lebih adil serta sesuai dengan kebutuhan para nelayan di Tarakan. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
