benuanta.co.id, TARAKAN – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tarakan Bergerak menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan pada Senin (15/6/2026). Aksi yang diikuti puluhan massa tersebut membawa sembilan tuntutan yang dinilai mewakili persoalan ekonomi, demokrasi, pendidikan, kesejahteraan, hingga tata kelola pemerintahan.
Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WITA dari Gedung KNPI Kota Tarakan. Massa kemudian melakukan konvoi melewati Kampung 4 dan Gunung Lingkas sebelum berhenti di Simpang Empat Tarakan Mall untuk menyampaikan orasi. Selanjutnya, mereka bergerak menuju Gedung DPRD Kota Tarakan guna menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat.
Koordinator Aksi, Anhari Firdaus, mengatakan tuntutan pertama yang disuarakan massa adalah meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok karena dinilai semakin membebani masyarakat.
“Kami menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM dan bahan pokok agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang,” ungkapnya.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut mereka, kondisi ekonomi yang stabil menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penguatan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional harus menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Tuntutan berikutnya adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Aliansi menilai program tersebut perlu dievaluasi dan anggarannya diarahkan pada sektor yang lebih mendesak.
“Kami meminta program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dihentikan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh,” katanya.
Dalam bidang demokrasi dan penegakan hukum, massa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU TNI yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan memperluas kewenangan aparat.
“Kami meminta RUU Polri dan RUU TNI dibatalkan karena berpotensi mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia,” tegasnya.
Aliansi juga menuntut pemerintah memurnikan alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Mereka berharap anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai amanat yang berpihak kepada publik.
“Alokasi 20 persen APBN harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.
Pada aspek ketenagakerjaan, massa meminta pemerintah mewujudkan kesejahteraan buruh melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja.
lKami menuntut adanya kebijakan yang benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan buruh,” tuturnya.
Di tingkat daerah, demonstran juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan. Mereka meminta informasi anggaran dapat diakses masyarakat melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
“Transparansi APBD Kota Tarakan harus diwujudkan melalui website JDIH agar dapat diakses oleh masyarakat,” lanjutnya.
Tuntutan selanjutnya adalah keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional, daerah, maupun kota. Menurut aliansi, partisipasi masyarakat penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun kota,” terangnya.
Sebagai tuntutan terakhir, massa mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara.
“Kami mendesak agar UU Perampasan Aset segera disahkan sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan korupsi,” tutupnya.
Hingga Senin (15/6/2026) petang, proses audiensi antara perwakilan Aliansi Tarakan Bergerak dan anggota DPRD Kota Tarakan masih berlangsung di ruang rapat DPRD. Massa aksi tetap menunggu hasil pembahasan dan berharap seluruh aspirasi yang mereka sampaikan dapat ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
