benuanta.co.id, TARAKAN – Persoalan politik uang atau money politic menjelang pemilihan umum (Pemilu) tentu bukan hal yang tabu lagi. Meski pun jelang pemilihan pada 14 Februari mendatang Bawaslu Kota Tarakan belum menemukan adanya indikasi politik uang.
Biasanya, potensi – potensi politik uang jelang hari pemilihan sangat memungkinkan terjadinya politik uang, Bawaslu Tarakan mengakui belum mendapatkan laporan apapun terkait politik uang. Meski begitu, Bawaslu Tarakan mengakui tetap menjalankan berbagai cara untuk tetap melakukan pencegahan politik uang dari peserta pemilu ke pemilih atau sebaliknya.
“Kalau saat belum kita temukan itu (indikasi politik uang). Namun kita sudah masuk ke tahapan-tahapan yang tentunya potensinya ada,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tarakan, Johnson, Senin (5/2/2024).
Ia juga selalu meminta petugas pengawas untuk standby di lapangan jika terhadap caleg yang melakukan kampanye. Terutama di tiap kelurahan maupun kecamatan. Disinggung menyoal wilayah rawan money politik pihaknya tak memetakan secara detail. Lantaran menurutnya, pengawas harus selalu mengawasi peserta Pemilu yang kampanye dengan menyeluruh.
“Kalau daerah rawan kita tidak petakan. Karena semua wilayah sama saja. Tetap kita awasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakthika Putra meminta kepada masyarakat yang menemukan adanya indikasi praktik politik uang agar segera melapor kepada Bawaslu. Pelanggaran pemilu berkenaan dengan politik uang diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 3, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Tapi laporannya harus disertai dengan bukti-bukti indikasi politik uang juga. Ini untuk mengantisipasi saja, dikhawatirkan peserta pemilu berpeluang melakukan korupsi kalau pakai politik uang,” jelas Randhya.
Sebagai penegak hukum, ia menilai dalam pencalonan diri biasanya peserta Pemilu memprioritaskan untuk mengembalikan modal kampanye. Sehingga diperlukan edukasi politik untuk anti politik uang.
“Itulah keterkaitannya sangat erat antara politik uang dan korupsi. Banyak warga masih memaklumi. Jangan sampai kritik kita kurang karena suara yang sudah dibeli caleg,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Nicky Saputra
