benuanta.co.id, NUNUKAN — Kondisi peralatan di Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Sektor Nunukan Selatan menjadi sorotan DPRD Kabupaten Nunukan. Sejumlah peralatan yang menjadi penunjang utama petugas dalam menangani kebakaran hingga proses penyelamatan dinilai masih sangat terbatas dan sebagian kondisinya kurang layak.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, setelah melakukan kunjungan ke Kantor Damkar Sektor Nunukan Selatan.
Fajrul mengatakan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Menurutnya, petugas Damkar memiliki tanggung jawab besar karena tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga melakukan evakuasi, penyelamatan warga hingga menangani berbagai kondisi darurat.
“Terus terang, kondisi peralatan yang kami lihat sangat memprihatinkan. Petugas dituntut selalu siap menghadapi kebakaran, penyelamatan warga dan berbagai kondisi darurat, tetapi peralatan yang menjadi senjata utama mereka masih sangat terbatas,” kata Fajrul.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut fasilitas kantor, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan petugas dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi II mencatat sejumlah kebutuhan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya penambahan satu unit tandu untuk mendukung proses evakuasi dan penyelamatan korban.
Selain itu, petugas juga membutuhkan tambahan SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) sebagai alat pelindung pernapasan ketika harus memasuki lokasi dengan asap tebal maupun lingkungan yang berbahaya.
Kebutuhan lain yang disoroti yakni minimal tiga unit chainsaw berukuran lebih besar. Peralatan yang tersedia saat ini dinilai relatif kecil, sementara petugas kerap menghadapi kondisi pohon tumbang, akses yang terhalang maupun operasi penyelamatan yang membutuhkan peralatan dengan kemampuan lebih besar.
“Termasuk selang pemadam ukuran 2,5 inci dan 1,5 inci berbahan rubber, mesin atau pompa portable, serta perlengkapan keselamatan lainnya. Semua ini berkaitan dengan kemampuan petugas bekerja di lapangan,” jelasnya.
Komisi II juga mendorong penyediaan helm dan pakaian pelindung khusus untuk penanganan tawon atau serangga berbahaya, stik khusus untuk evakuasi sarang tawon, serta APD untuk penanganan ular dan satwa berbahaya lainnya.
Fajrul menilai, kebutuhan tersebut harus dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat. Sebab, tugas Damkar di lapangan kini tidak sebatas memadamkan api.
“Damkar bukan hanya datang ketika api sudah membesar. Mereka juga menjadi bagian dari sistem perlindungan masyarakat dan sering menjadi garda terdepan dalam membantu warga menghadapi berbagai situasi penyelamatan,” tegasnya.
Ia meminta Pemkab Nunukan segera menginventarisasi seluruh kebutuhan peralatan, menghitung kebutuhan anggaran, serta menindaklanjutinya melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan. Menurutnya, selama kebutuhan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan kemampuan anggaran daerah memungkinkan, pengadaannya tidak seharusnya terus ditunda.
“Jangan menunggu sampai terjadi korban. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebakaran besar, petugas kesulitan melakukan penyelamatan, atau bahkan ada korban karena keterbatasan alat,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberanian petugas Damkar harus diimbangi dengan peralatan keselamatan yang memadai.
“Petugas pemadam tidak boleh hanya dibekali keberanian. Mereka juga harus dibekali peralatan yang memadai. Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah, keselamatan petugas juga merupakan tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
