NUNUKAN – Bupati Nunukan, Irwan Sabri, mengingatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Jabatan sebagai anggota BPD harus menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan justru dijadikan sarana mencari keuntungan.
Penegasan tersebut disampaikan Irwan Sabri saat meresmikan sekaligus mengambil sumpah/janji 55 anggota BPD periode 2026–2034 dari sejumlah desa di Kabupaten Nunukan, Senin (2/11/2026).
“Jadikan pelayanan terhadap masyarakat desa sebagai kewajiban, bukan sebaliknya pelayanan dijadikan sebagai sumber pendapatan,” tegas Irwan.
Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, setiap anggota harus mampu menjalankan fungsi pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan warga secara menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa dan seluruh unsur pemerintahan desa.
Sebagai mitra pemerintah desa, BPD harus mengedepankan komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan kerja sama agar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa dapat berjalan optimal.
Selain menjalankan fungsi kelembagaan, anggota BPD juga diminta memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya mekanisme penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Pemahaman terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan pemahaman regulasi serta tata kelola yang baik.
“Perbanyak wawasan untuk memahami aturan dan regulasinya sehingga apabila hal ini terlaksana maka dapat dilakukan dengan baik, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Lebih lanjut, Irwan mendorong anggota BPD agar berperan aktif dalam menggali dan mengembangkan potensi desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat maupun pelibatan warga dalam berbagai program pembangunan.
Menurutnya, pemberdayaan potensi lokal merupakan salah satu kunci untuk mendorong kemandirian desa, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pemkab Nunukan, lanjutnya, akan terus memperkuat kapasitas aparatur dan kelembagaan desa melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan, Helmy Pudaaslikar, menjelaskan bahwa peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan secara bertahap dengan membagi wilayah menjadi tiga klaster.
Pembagian klaster tersebut dilakukan untuk menjamin efektivitas, kelancaran, dan keterjangkauan pelaksanaan kegiatan.
Dengan demikian, seluruh anggota BPD yang telah menyelesaikan proses pengisian dapat segera diresmikan dan menjalankan tugas serta fungsinya.
Klaster pertama meliputi wilayah Nunukan yang mencakup 11 desa. Pelaksanaannya telah berlangsung pada Senin (2/11/2026).
Selanjutnya, pada Rabu (4/11/2026), kegiatan dijadwalkan berlanjut untuk Klaster Daratan Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang mencakup 52 desa dengan pusat kegiatan di Kecamatan Tulin Onsoi, serta Klaster Krayan yang meliputi 15 desa.
Helmy berharap seluruh anggota BPD yang telah diresmikan dapat segera menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita berharap BPD mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
