benuanta.co.id, NUNUKAN – Meski memiliki pendapatan hingga Rp11 miliar setiap bulan, kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Nunukan kembali menuai sorotan tajam dari wakil rakyat. Pemadaman listrik yang terus terjadi tanpa kejelasan membuat masyarakat kecewa dan merasa dirugikan.
Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengelolaan dan manajemen PLN di daerah. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan pendapatan perusahaan yang seharusnya mampu menjamin pelayanan lebih maksimal.
“Dengan pendapatan sebesar itu, PLN semestinya sudah bisa memperbaiki kualitas layanan. Tapi kenyataannya, masyarakat masih harus menghadapi pemadaman bergilir yang merugikan,” ujar Mansur dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).
Sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Mansur menyebut bahwa masyarakat tidak hanya mengalami ketidaknyamanan, namun juga kerugian secara ekonomi dan material. Ia mengungkapkan banyak laporan kerusakan peralatan elektronik warga yang rusak akibat listrik yang tidak stabil.
“Mulai dari kulkas, TV, sampai mesin produksi UMKM rusak karena byarpet. Ini bukan soal kenyamanan lagi, tapi sudah berdampak langsung ke ekonomi warga,” katanya.
Lebih jauh, ia juga menyayangkan minimnya komunikasi dari pihak PLN kepada masyarakat. Menurutnya, tidak ada transparansi terkait penyebab pemadaman ataupun rencana jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan di wilayah Nunukan.
“PLN tidak cukup aktif memberi penjelasan kepada publik. Warga seperti dibiarkan menebak-nebak penyebab pemadaman. Ini menurunkan kepercayaan publik terhadap PLN sebagai penyedia layanan penting,” ujar Mansur.
DPRD Nunukan, lanjut Mansur, akan segera menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap jajaran manajemen PLN Ranting Nunukan untuk meminta penjelasan secara terbuka. Fokus utamanya adalah transparansi penggunaan dana serta strategi konkret PLN ke depan.
“Kami ingin mengetahui secara jelas alokasi dari Rp11 miliar itu. Kenapa belum ada peningkatan infrastruktur, kenapa jaringan listrik masih seperti ini,” tegasnya.
Mansur pun mendorong masyarakat agar tidak diam. Ia mengajak warga untuk menyuarakan aspirasinya agar PLN segera melakukan pembenahan, bukan hanya janji manis tanpa realisasi.
“Suara masyarakat harus menjadi tekanan moral bagi PLN. Mereka tidak bisa terus-terusan mengabaikan keluhan warga,” tutupnya.
Krisis listrik di Nunukan dalam beberapa pekan terakhir memang semakin menjadi perhatian, terutama karena dampaknya meluas ke sektor rumah tangga dan pelaku UMKM. Publik berharap, tekanan dari legislatif bisa menjadi titik balik perubahan pelayanan PLN di daerah ini. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
