benuanta.co.id, MALINAU – Bank Indonesia mencatat digitalisasi pembayaran di sektor publik di Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengalami peningkatan. Dari sektor pelayanan yang sebelumnya sepenuhnya menggunakan transaksi tunai, kini sebanyak 65 persen pembayaran di pelabuhan telah dilakukan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sementara 35 persen sisanya menggunakan kanal non-tunai lain, seperti transfer perbankan, teller, dan anjungan tunai mandiri (ATM).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Agus Taufik, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, termasuk di Kabupaten Malinau.
“Berdasarkan data yang kami peroleh se-Kalimantan Utara, di sektor-sektor publik yang tadinya 100 persen secara tunai pembayaran, sekarang 65 persen sudah menggunakan transaksi QRIS. Sebanyak 35 persen di antaranya sudah juga non-tunai, yaitu melakukan pembayaran melalui teller atau ATM,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan tersebut juga mencerminkan semakin majunya layanan publik yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu ditunjukkan melalui capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Malinau yang telah berada pada level tertinggi, yakni kategori digital.
“Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Utara dan khususnya Malinau, akseptasi digital oleh masyarakat, kemudian pemberian layanan publik oleh pemerintah daerah juga semakin maju. Ini juga terindikasi dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Malinau yang berada pada level tertinggi, yaitu level digital,” ujarnya.
Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional yang mengedepankan prinsip CEMUMUAH, yakni cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Kehadiran QRIS di pelabuhan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran tiket speedboat dan retribusi daerah secara non-tunai. Selain memberikan kenyamanan dan kecepatan layanan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan digital di Kaltara.
Bank Indonesia mencatat, digitalisasi retribusi kepelabuhanan di Kaltara menunjukkan hasil positif. Jika sebelumnya pembayaran retribusi pelabuhan dilakukan sepenuhnya secara tunai, kini sebanyak 64 persen transaksi telah menggunakan QRIS, sedangkan 36 persen lainnya dilakukan melalui transfer dan layanan teller perbankan.
Kendati transaksi digital terus meningkat, dirinya menjelaskan berbagai kanal pembayaran tetap disediakan untuk mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, terdapat perbedaan preferensi penggunaan metode pembayaran berdasarkan kelompok usia.
“Generasi muda lebih familiar menggunakan handphone atau smartphone. Berbagai aplikasi dalam satu genggaman handphone sudah sangat familiar menggunakan QRIS. Namun, ada beberapa kelompok masyarakat, terutama yang sudah senior, yang masih nyaman menggunakan transaksi melalui perbankan, teller, atau kebiasaan menggunakan ATM,” jelasnya.
Ia menegaskan, Bank Indonesia tetap mempertahankan berbagai alternatif pembayaran tersebut agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan sesuai kebutuhan dan kebiasaan masing-masing.
Sebelumnya, Bank Indonesia menargetkan seluruh pelabuhan di Kaltara telah menyediakan layanan pembayaran QRIS sepanjang 2026. Setelah diterapkan di Tarakan dan Bulungan, implementasi serupa kini mulai diperluas ke Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran di daerah. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
