benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan pembangunan kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas meski kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA) Kalimantan Utara (Kaltara) Bertius, mengatakan Gubernur Zainal Arifin Paliwang terus mendorong koordinasi lintas pemerintahan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan lapangan bersama pemerintah pusat ke wilayah Krayan dan Apau Kayan.
“Komitmen inilah yang mendapat apresiasi Indonesia Public Service Excellence Award (IPSEA) 2026,” kata Bertius, Rabu (22/7/2026).
Menurut dia, arah pembangunan kawasan perbatasan telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025–2029 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyelarasan itu diharapkan memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan.
Namun, Bertius mengakui ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas. Sekitar 80 persen pendapatan daerah kata dia, masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut membuat percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Selain mengandalkan alokasi anggaran yang ada, Pemerintah Provinsi Kaltara juga terus mengajukan berbagai proposal dan membuka akses pendanaan dari kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan.
“Perbatasan yang kita hadapi adalah persoalan aksesibilitas dan pelayanan dasar. Kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas yang terus didorong oleh Pak Gubernur untuk dilaksanakan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
