Job Fit Jadi Opsi Awal Isi Enam Jabatan Kosong di Kaltara

benuanta.co.id, BULUNGAN— Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama yang kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali bertambah. Hingga akhir Desember 2025, tercatat enam kursi pejabat eselon II belum terisi.

Kekosongan terbaru terjadi pada posisi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara setelah pejabat sebelumnya, Denny Harianto, dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Kaltara.

Selain BKAD, lima jabatan JPT pratama lain yang masih kosong yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Hukum, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Baca Juga :  Hampir Seluruh ASN di Kaltara Telah Aktivasi IKD

Pelaksana Tugas Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan pengisian jabatan-jabatan tersebut masih menunggu tahapan awal berupa uji kesesuaian jabatan atau job fit.

“Ada enam yang kosong. Untuk pengisiannya, kemungkinan dilakukan job fit terlebih dahulu,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurut Andi, setelah job fit, pemerintah daerah dapat melanjutkan pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka (selter) atau menggunakan skema manajemen talenta aparatur sipil negara.

Baca Juga :  Rumah Dinas KPP Pratama Tanjung Redeb di Jalan Ladang Dalam Terbakar, 2 Pegawai Terpaksa Dipindahkan

“Setelah job fit, baru dilakukan selter. Atau kalau manajemen talenta sudah berjalan, itu bisa digunakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan manajemen talenta memungkinkan pengisian jabatan JPT pratama tanpa melalui seleksi terbuka. Namun, skema tersebut tetap mensyaratkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Baca Juga :  Perizinan Jadi Hambatan, DPMPTSP Kaltara Cari Solusi Ekspor Bersama Pelaku Usaha

“Intinya, manajemen talenta ini untuk mempermudah kepala daerah memilih calon kepala perangkat daerah tanpa harus melalui proses selter yang panjang,” kata Andi.

Hingga kini, Pemprov Kalimantan Utara masih menyiapkan tahapan teknis pengisian jabatan, di tengah kebutuhan percepatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *