benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kehadiran Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah daerah lebih terarah dan jauh dari penyimpangan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara, Totok Prihantoro mengatakan dalam mencegah tidak terjadinya penyelewengan anggaran pada pembangunan ini, BPKP menjalankan program CDR yaitu Cegah, Deteksi dan Respons.
“Fokus kami utama kami pemberantasan korupsi itu pada cegah dan deteksi,” ucap Totok.
Kata dia, cegah itu artinya membangun tata kelola agar organisasi perangkat daerah (OPD) itu bekerja sesuai aturan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan.
“Saat ada tanda-tanda kecurangan segera ketahuan maka segera perbaiki secara administratif,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk deteksi pihaknya akan jalan sudah ada gejala dimulainya kegiatan di Pemprov agar belum terlanjur bisa segera diperbaiki.
“Tapi ketika itu sudah terlanjur dan berdampak ke masyarakat ada kerugian masyarakat, kami berada di sisi lain untuk membantu aparat penegak hukum melalui perhitungan kerugian negara. Sehingga kami ada di 2 sisi,” terangnya.
Namun, sebelum program respon dijalankan. BPKP Kaltara tetap menitikberatkan kepada cegah dan deteksi, dimana respon itu dianggap sebagai kegiatan tambahan saja.
“Kami berharap tidak banyak melakukan itu sebenarnya. Tapi kalau ada maka mau tidak mau kita harus terlibat karena didalamnya sudah ada kerugian negara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
