benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan prestasi di bidang tata kelola kepegawaian dengan meraih peringkat pertama dalam pengukuran Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (IKADA) Semester I Tahun 2026 untuk kategori pemerintah provinsi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru.
Berdasarkan hasil pengukuran. Pemprov Kaltara memperoleh skor 99,53 dengan predikat tinggi, hal tersebut menempatkan Kaltara di atas Provinsi Kalimantan Timur yang meraih skor 99,38, Kalimantan Tengah 99,26, dan Kalimantan Selatan 99,02.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan IKADA merupakan instrumen yang digunakan BKN untuk mengukur kualitas data ASN berdasarkan empat indikator, yakni kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi, dan konsistensi data.
“Seluruh data kepegawaian yang sudah terunggah ke sistem BKN dievaluasi. Untuk wilayah Kanreg VIII, Pemprov Kaltara berhasil menempati peringkat tertinggi dari empat provinsi yang ada,” katanya, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltara berjalan dengan baik. Meski demikian, pembaruan data tetap dilakukan secara berkala mengikuti setiap proses administrasi kepegawaian agar kualitas data tetap terjaga. Menurutnya, hasil yang diraih saat ini masih merupakan evaluasi Semester I Tahun 2026 sehingga masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan kualitas pembaruan dan akurasi data ASN.
“Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan. Yang terpenting adalah terus menjaga kualitas pembaruan data dan memastikan seluruh data ASN selalu akurat serta sesuai dengan kondisi terbaru,” ungkapnya.
Terpisah Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltara atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil dari komitmen bersama dalam menjalankan transformasi digital sekaligus menjaga akurasi, kelengkapan, dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkelanjutan.
Menurut gubernur Zainal, transformasi digital yang diterapkan Pemprov Kaltara telah meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan data aparatur. Data ASN yang valid dan terintegrasi juga menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, kualitas data yang baik akan mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IKADA sendiri menjadi salah satu instrumen strategis BKN untuk mengukur kualitas basis data ASN di setiap instansi pemerintah.
“Kami berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus menjaga integritas data, memperkuat inovasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
