Bahan Pokok jadi Perhatian TPID Hindari Inflasi di Kaltara

benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam rangka memperkuat sinergi terkait upaya pengendalian inflasi khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) bulan Ramadan dan Idulfitri 2025

Serta upaya percepatan digitalisasi sekaligus konsolidasi berbagai program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Maka dilaksanakan kegiatan rapat Konsolidasi Program TPID dan TP2DD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2025.

Baca Juga :  Sekprov Kaltara Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pembangunan Pangan

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan untuk menurunkan inflasi ke level yang rendah dan stabil, tentu membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada.

“Berdasarkan rilis BPS, inflasi Provinsi Kaltara pada Februari 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar -0,49% (yoy). Deflasi ini terutama disebabkan karena tren deflasi pada Januari 2025 sejalan dengan diskon tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah untuk periode Januari-Februari 2025,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Rabu, 5 Maret 2025.

Baca Juga :  Ingkong Ala Pimpin DAD Kaltara, Tekankan Persatuan Masyarakat Adat

Kata dia, di tengah fenomena deflasi terlebih berada dalam bulan ramadan dan jelang Idulfitri. Secara historis menunjukkan kenaikan harga barang pokok penting di Kaltara. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat cukup besar memberikan andil inflasi pada bulan puasa ini, sejalan dengan tingginya konsumsi komoditas pangan masyarakat.

“Komoditas yang biasanya mengalami persistensi inflasi yaitu dengan andil dan frekuensi tinggi selama periode Ramadan dan Idulfitri adalah emas perhiasan, angkutan udara, beragam hortikultura, serta telur ayam dan daging ayam,” paparnya.

Baca Juga :  BPK Kaltara Sentil Pemkab Soal Praktik Perjalanan Dinas Bermodal Struk Palsu

Kondisi itu menjadi perhatian bersama, disisi lain Provinsi Kaltara saat ini masih bergantung dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan.

“Untuk itu, berbagai potensi gangguan distribusi seperti bongkar muat di Pelabuhan Malundung perlu untuk dipantau sehingga tidak mengganggu ketersediaan pasokan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *