benuanta.co.id, TARAKAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) akan kembali memanggil tiga perguruan tinggi di Kaltara untuk membahas program beasiswa daerah yang anggarannya mengalami pengurangan signifikan pada tahun ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah mengatakan, rapat lanjutan akan melibatkan Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikaltar), dan Universitas Terbuka (UT). Pertemuan tersebut diperlukan untuk memperjelas skema kerja sama beasiswa di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kami perlu mengetahui apa saja yang ingin dilakukan kampus-kampus di Kalimantan Utara terkait kerja sama beasiswa,” ujarnya seusai menggelar kunjungan ke UBT, Kamis (16/7/2026) .
Ia mengungkapkan, saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihaknya sempat mengusulkan anggaran beasiswa sebesar Rp15 miliar. Namun, kondisi fiskal daerah yang dinilai tidak sehat membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memangkas alokasi tersebut.
“APBD kita memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Defisitnya cukup besar sehingga mungkin itu yang menjadi acuan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya Komisi IV menerima penjelasan terkait anggaran Rp5 miliar yang tersedia terdiri dari Rp3 miliar untuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi. Namun, saat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pada Mei lalu, pemerintah menyampaikan seluruh anggaran Rp5 miliar habis untuk skema kerja sama tersebut.
“Ini yang akan kami tindak lanjuti dalam rapat berikutnya. Karena sebelumnya disampaikan Rp3 miliar, kemudian berubah menjadi Rp5 miliar,” terangnya.
Menurutnya, anggaran Rp5 miliar tersebut tidak lagi membuka jalur beasiswa umum karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kendati demikian, ia menegaskan persoalan itu bukan karena kurangnya transparansi.
“Bukan tidak transparan, mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan secara utuh. Nanti akan kami bahas lagi bersama dan wartawan juga akan kami undang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga baru mengetahui skema bantuan pendidikan terdiri atas Beasiswa Kaltara Unggul dan beasiswa khusus. Saat ini, program yang berjalan baru beasiswa khusus melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
“Yang muncul sekarang baru beasiswa khusus. Informasinya sekitar 300 mahasiswa yang akan menerima bantuan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UBT, Dr. Etty Wahyuni mengungkapkan, kampus baru menerima informasi awal mengenai kuota penerima beasiswa khusus sebanyak 300 mahasiswa.
“Informasinya sekitar Rp3.250.000 per mahasiswa dalam setahun. Kalau dihitung, total untuk UBT sekitar Rp1 miliar. Tetapi ini masih informasi awal karena petunjuk teknisnya belum kami terima dari pemerintah provinsi,” katanya.
Dirinya menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya terdapat dua jalur beasiswa, yakni jalur khusus melalui kampus dan jalur umum yang pendaftarannya dilakukan langsung oleh mahasiswa melalui laman milik pemerintah provinsi.
“Kalau jalur umum, mahasiswa mendaftar sendiri sehingga kampus tidak mengetahui siapa saja penerimanya. Sementara jalur khusus melalui kuota kampus,” jelasnya.
Hingga kini, UBT masih menunggu petunjuk teknis yang akan mengatur persyaratan, semester penerima, hingga indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal dari pemerintah provinsi Kaltara. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
