benuanta.co.id, TARAKAN – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK Tarakan. Meski berbagai pengembangan layanan terus dilakukan, rumah sakit rujukan Provinsi Kalimantan Utara itu masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus untuk mendukung pelayanan spesialistik.
Hal tersebut mengemuka saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, Kamis (9/7/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan dari hasil pemaparan manajemen rumah sakit terdapat tiga persoalan utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kekurangan SDM, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya ruang fiskal pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat bersama dari paparan direktur rumah sakit, problem utamanya memang ada pada sumber daya manusia. Ada beberapa tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu yang belum tersedia sehingga pelayanan belum bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Menurutnya, manajemen rumah sakit telah mengambil langkah dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan lanjutan agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi secara bertahap.
“Upaya yang dilakukan rumah sakit sudah baik, yaitu menyekolahkan beberapa tenaga kesehatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di RSUD dr. H. Jusuf SK,” ujarnya.
Selain SDM, ia menilai masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, terutama fasilitas penunjang pelayanan penyakit kanker, termasuk pembangunan banker sebagai tempat penyimpanan alat radioterapi dan radionuklir.
Dirinya mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara saat ini sangat terbatas setelah terjadinya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kalau bicara dukungan anggaran dari pemerintah provinsi, ruang fiskal kita memang sangat sempit. Karena itu rumah sakit harus maksimal memanfaatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Supa’ad memaparkan pembiayaan RSUD dr. H. Jusuf SK saat ini berasal dari tiga sumber utama, yakni bantuan Kementerian Kesehatan, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan APBD Provinsi Kaltara.
“APBD lebih banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai, insentif dokter spesialis, listrik dan air. Sedangkan pengembangan layanan banyak bergantung pada BLUD dan bantuan Kementerian Kesehatan,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal pemerintah daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurutnya, belanja APBD Provinsi Kaltara saat ini sekitar Rp2,4 triliun atau turun sekitar Rp700 hingga Rp800 miliar dibanding sebelumnya.
“Transfer ke daerah saat ini lebih diprioritaskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian besar digunakan membayar belanja pegawai. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) masih mengalami penyesuaian sehingga ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, dr. Budy Azis B, mengatakan rumah sakit telah mempersiapkan SDM sejak dini agar siap mengoperasikan layanan baru ketika seluruh fasilitas tersedia.
Ia menjelaskan, keberadaan layanan radioterapi dan radionuklir nantinya membutuhkan tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus yang saat ini jumlahnya masih terbatas.
“Kalau banker dan alatnya sudah tersedia tentu kita membutuhkan tambahan tenaga seperti fisikawan medik, radiografer, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi sesuai standar pelayanan radioterapi,” jelasnya.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, RSUD dr. H. Jusuf SK telah mengirim sejumlah tenaga kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pelayanan.
“Makanya sekarang kita menyekolahkan beberapa dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya supaya ketika alat itu datang, SDM kita sudah siap mengoperasikan. Jadi begitu alat diterima, pelayanan bisa langsung berjalan,” bebernya.
Ia menjelaskan pengembangan layanan kanker merupakan program jangka panjang yang telah dipersiapkan bersama Kementerian Kesehatan. Saat ini pasien kanker di Kaltara umumnya baru dapat memperoleh layanan kemoterapi. Setelah fasilitas radioterapi dan radionuklir tersedia, seluruh rangkaian terapi dapat dilakukan di Tarakan tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
“Selama ini pasien yang membutuhkan radioterapi masih harus keluar daerah. Nanti kalau fasilitas ini lengkap, semua pelayanan bisa dilakukan di Kalimantan Utara sehingga masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke luar daerah,” ujarnya.
Pihaknya berharap seluruh proses pembangunan sarana pendukung dapat segera diselesaikan sehingga bantuan dari Kementerian Kesehatan tidak tertunda.
“Persiapan SDM sudah kami lakukan. Sekarang yang kami kejar adalah penyelesaian sarana dan prasarana agar seluruh pelayanan bisa segera diwujudkan untuk masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
