TARAKAN – 7 Februari 2021 menjadi momen penting bagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim-Kaltara. Pasalnya dalam situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, KAMMI Kaltim-Kaltara berusaha terus hadir bergerak memberikan warna perbaikan dalam kegiatan Evaluasi Setengah Periode PW KAMMI Kaltim-Kaltara 2019-2021.
Ketua PW KAMMI Kaltim-Kaltara Haris Jundana menyampaikan, Sebagai organisasi dengan visi menjadi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara yang islami, menganggap bahwa kepemimpinan daerah adalah kunci pembangunan nasional. Maka transisi kepemimpinan kepala daerah yang berkualitas menjadi mutlak, siapapun yang terpilih jika proses yang dilaksanakan berkualitas maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
“Salah satu indikator penting yang akan terus disoroti oleh KAMMI adalah komitmen kepala daerah dalam menepati janji kampanyenya,” ujar Haris Jundana kepada benunanta.co.id, Ahad (07/02/2021).
Haris membeberkan, dengan belandaskan Program Research Days FISIPOL UGM 2019 yang diwakili oleh Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP merilis hasil penelitian yang berjudul “Assesing the Performance of New Provinces: The Cases of banten and kaltara In Indonesian Decentralized Governance”. Hampir semua daerah yang ingin memekarkan diri, selalu berbicara yang baik-baik, namun dalam praktiknya tidak semua indikator yang menunjukkan keberhasilan pemekaran itu dapat dipenuhi.
Beberapa hal yang menjadi sorotan bahwa status masa percobaan daerah otonomi provinsi Kaltara telah berubah menjadi otonomi penuh. Hal ini sejalan dengan capaian oleh gubernur sebelumnya, namun juga sekaligus tantangan bagi gubernur terpilih untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang sudah ada.
“Berbagai pembangunan sudah dijalankan, namun Kaltara masih dihadapkan pada pendapatan asli daerah (PAD), trend investasi yang menurun, dan masih banyaknya akses daerah yang sulit ditembus,” terangnya.
Beberapa hal, lanjut Haris, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kaltara tahun 2019 berada diangka 48.610, ditambah situasi pandemi ini realisasi pajak daerah yang menjadi tulang punggung PAD jauh dari target yang ingin dicapai, yakni hanya 60-70%.
Pada kuartal III realisasinya hanya 58%, iklim invetasi juga menurun akibat terdampak covid. Meskipun ini menjadi isu global namun tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya.
“KAMMI sangat mendukung program pembangunan-pembangunan yang dicanangkan serta berharap terjalinnya sinergi antar daerah terutama desa dan kota, penanganan covid, serta insentif dan kesejahteraan guru, dan stimulus program ekonomi di kalangan anak muda. KAMMI siap mengawal kualitas kepemimpinan gubernur terpilih untuk terus berbenah menjadi provinsi yang benar-benar menjadi wajah perbatasan Indonesia maju,” tutupnya.(*)
Reporter: Reza Munandar
Editor : M. Yanudin
