benuanta.co.id, TARAKAN – Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara menegaskan upaya pengawasan lalu lintas ternak menjelang Iduladha tidak hanya berfokus pada kesehatan hewan, tetapi juga mendorong perlindungan terhadap peternak lokal agar tidak terdampak banjir pasokan dari luar daerah.
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ichi Langlang Buana Machmud, mengungkapkan pihaknya menerima banyak masukan terkait masuknya sapi kurban dalam jumlah besar mendekati hari raya yang dinilai dapat memengaruhi harga jual di pasaran. Menurutnya, kondisi itu perlu dikelola dengan data yang akurat.
“Kalau masuknya mendadak dan banyak, tentu bisa berdampak terhadap harga,” ungkapnya, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, peternak lokal selama ini mengandalkan momentum Iduladha sebagai masa panen setelah berbulan-bulan memelihara sapi. Karena itu, kelebihan pasokan dari luar daerah dikhawatirkan membuat hewan ternak lokal sulit terserap pasar.
“Peternak satu tahun pelihara sapi, harapannya memang jual saat kurban. Kalau oversupply, kasihan peternak lokal,” jelasnya.
Menurut Ichi, langkah ideal yang perlu dilakukan adalah menghitung kebutuhan hewan kurban di tiap kabupaten dan kota, kemudian membandingkannya dengan jumlah sapi yang tersedia di peternak lokal. Selisih kebutuhan itulah yang seharusnya dipenuhi dari daerah lain.
“Berapa kebutuhan daerah, berapa stok lokal, sisanya baru ditambah dari luar,” katanya.
Ia mencontohkan misalnya kebutuhan sapi kurban di Tarakan sebelumnya diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Sementara data pemasukan sapi yang sudah tercatat dalam sistem mencapai 442 ekor. Angka tersebut, kata dia, harus dihitung bersama dengan populasi ternak lokal agar distribusi tetap seimbang.
“Kalau kebutuhan sudah diketahui, rekomendasi masuk bisa disesuaikan,” paparnya.
Meski demikian, Ichi menegaskan kewenangan Balai Karantina berada pada aspek kesehatan hewan dan kelengkapan administrasi, bukan pengaturan harga maupun jumlah kuota pemasukan. Sepanjang dokumen lengkap dan hewan sehat, pihaknya tetap memberikan pelayanan.
“Kalau di kami fokusnya kesehatan dan dokumen. Soal jumlah, itu ranah pemerintah provinsi melalui rekomendasi masuk,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan data menjadi kunci agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat. Karena itu, pihaknya berencana memperbarui data pemasukan ternak secara berkala dan membagikannya kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Supaya semua bisa melihat, sudah berapa yang masuk dan apakah kebutuhan sudah tercukupi,” katanya.
Selain melindungi peternak lokal, penguatan populasi ternak dalam daerah juga dinilai lebih aman dari sisi kesehatan hewan karena minim risiko penularan penyakit dari luar wilayah. Menurutnya, semakin sedikit lalu lintas ternak dari luar, pengawasan penyakit akan lebih mudah dilakukan.
“Kalau hasil lokal yang dimaksimalkan, risiko penyakit juga lebih rendah,” ujarnya.
Ichi menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghambat pelaku usaha mendatangkan sapi dari luar daerah. Namun keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kelangsungan usaha peternak lokal, dan keamanan hayati daerah harus dijaga bersama.
“Kami bukan menghalangi usaha, tapi ingin peternak lokal tetap terlindungi dan hewan yang masuk tetap sehat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
