benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar coffee morning bertajuk ‘Sinergi Membangun Negeri: Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah’.
Kegiatan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan insan pers.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, mengatakan agenda tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak dua pekan setelah dirinya dilantik. Menurut dia, pemerintah daerah ingin memperkuat hubungan dengan seluruh elemen media, baik media cetak, elektronik, maupun pelaku media digital.
“Kami ingin sebagai pemerintah dapat merangkul semua. Kerja sama yang sudah ada harus tetap terjalin dengan baik,” katanya, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai sinergi antara pemerintah dan media penting untuk memastikan berbagai program dan kebijakan daerah tersampaikan kepada masyarakat. Sebab, kata dia, masih ada sejumlah program pemerintah yang belum diketahui publik secara luas.
“Barangkali ada yang sudah kami kerjakan, tetapi belum sampai kepada masyarakat. Itu yang penting untuk kita diskusikan bersama,” ujarnya.
Selain mempererat silaturahmi, forum tersebut juga dimanfaatkan pemerintah untuk menyerap masukan dari kalangan wartawan dan pelaku media sosial terkait pola komunikasi publik di daerah.
Denny mengakui, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya terkait apresiasi terhadap insan pers yang telah membawa nama Kalimantan Utara di tingkat nasional.
Ia mencontohkan capaian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang pernah meraih prestasi nasional, namun dinilai belum memperoleh penghargaan yang memadai dari pemerintah daerah.
“Itu salah satu yang tadi menjadi perhatian,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Denny juga menyinggung fenomena menjamurnya akun media sosial yang aktif menyebarkan informasi, namun belum memiliki legalitas yang jelas sebagai lembaga pers.
Menurut dia, pemerintah harus bersikap bijak dalam menyikapi perkembangan tersebut agar tidak mengabaikan media yang telah memiliki badan hukum dan memenuhi ketentuan jurnalistik. Ia mengatakan pemerintah bersama insan pers akan merumuskan langkah bersama untuk menjaga ekosistem informasi daerah tetap sehat, profesional, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai yang benar-benar memiliki legalitas sebagai wartawan justru dikesampingkan, sementara yang belum jelas malah didahulukan,” ujar Denny. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
