benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mulai (Kaltara) merasakan dampak kebijakan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, pengeluaran listrik dan air untuk 11 gedung perkantoran kini turun signifikan.
“Sebelumnya tagihan listrik dan air sekitar Rp 1,3 miliar per bulan. Sekarang sudah turun menjadi sekitar Rp 900 juta,” sebutnya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Denny, penghematan dilakukan bukan dengan mematikan fasilitas secara total, melainkan mengoptimalkan penggunaan energi sesuai kebutuhan. Lampu dan fasilitas penerangan hanya dioperasikan pada area yang digunakan untuk pelayanan atau aktivitas pegawai.
“Kalau ada empat lampu, maksimal satu atau dua saja yang dihidupkan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Ia menilai langkah itu cukup efektif menekan biaya operasional pemerintah daerah. Selain pengaturan penggunaan listrik, kebijakan pola kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) juga mulai diterapkan pada waktu tertentu.
Denny mengatakan pegawai tetap diwajibkan bekerja dan melaporkan aktivitasnya meski tidak berada di kantor. “Yang penting bekerja, melaporkan kegiatannya, dan teleponnya aktif ketika dibutuhkan pimpinan,” katanya.
Pemerintah daerah, kata dia, masih menghitung besaran penghematan yang dihasilkan dari kebijakan WFA tersebut, termasuk efisiensi biaya transportasi dan operasional harian aparatur sipil negara.
Ia menambahkan, kebijakan penghematan energi juga mulai diterapkan di sejumlah kementerian. Bahkan, menurut dia, ada kantor yang membatasi penggunaan lift agar pegawai terbiasa menggunakan tangga.
“Di kementerian malah ada yang dianjurkan naik tangga supaya lebih sehat,” tutup Denny. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
