benuanta.co.id, NUNUKAN – Pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan dinilai masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari penyelundupan barang ilegal, peredaran narkoba, perdagangan orang, hingga ketimpangan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Nunukan di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, kawasan perbatasan tidak bisa hanya dipandang sebagai wilayah administratif, tetapi juga menjadi cerminan kehadiran negara di daerah terdepan Indonesia.
Menurutnya, tantangan di wilayah perbatasan masih cukup kompleks. Selain persoalan keamanan lintas negara, masyarakat perbatasan juga masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dasar dan akses ekonomi.
“Kawasan perbatasan merupakan wajah kedaulatan negara dan simbol hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah,” kata Hermanus.
Ia menilai diperlukan keterlibatan aktif pemerintah pusat, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di perbatasan.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala. Ia menegaskan posisi Nunukan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan penguatan kedaulatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang,” ujarnya.
Ingkong Ala juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan afirmatif, penguatan infrastruktur, serta percepatan investasi agar kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan Robby Nahak Serang menyebut Nunukan memiliki potensi besar menjadi gerbang perdagangan internasional dan pusat logistik di utara Kalimantan.
Namun, menurutnya, potensi tersebut masih membutuhkan dukungan konektivitas yang memadai, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, energi, telekomunikasi, hingga penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah juga melibatkan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memberikan kajian strategis terkait arah pembangunan kawasan perbatasan Nunukan ke depan. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
