benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan melalui penguatan ekonomi, pelayanan lintas batas, hingga peningkatan keamanan wilayah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang digelar di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan akademisi yang memaparkan strategi pembangunan kawasan perbatasan untuk mendukung kemajuan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Mudrajad Kuncoro, menilai Nunukan memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. Menurutnya, posisi strategis Nunukan harus didukung dengan penguatan infrastruktur, konektivitas, dan iklim investasi.
“Nunukan memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan. Jika dikelola dengan baik, wilayah ini dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong aktivitas perdagangan dan investasi,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi, isu perlindungan pekerja migran juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Prof. Muhadjir Darwin dari UGM menekankan pentingnya tata kelola pekerja migran Indonesia yang lebih terintegrasi di wilayah perbatasan.
Ia menilai pengawasan lintas batas, pelayanan, serta perlindungan masyarakat harus diperkuat untuk menekan persoalan pekerja migran nonprosedural.
“Pengelolaan pekerja migran harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengawasan, pelayanan, hingga perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si., menyebut kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.
Pandangan serupa disampaikan Dr. Ry Kun Hariwibowo Purnomosidi, M.Si. yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat untuk memperkuat kedaulatan wilayah perbatasan.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Nunukan ingin memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan lebih terarah dan selaras dengan program pemerintah pusat. Koordinasi lintas sektor juga dinilai penting agar berbagai persoalan di wilayah perbatasan dapat ditangani secara bersama.
Adapun sejumlah program yang menjadi perhatian ke depan meliputi peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan, penguatan pelayanan lintas batas dan pekerja migran, pengembangan pusat ekonomi masyarakat, hingga peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait.
Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan program lanjutan guna mendukung pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan agar semakin maju, aman, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
