benuanta.co.id, TARAKAN – Posisi Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat penguatan perlindungan pekerja migran menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain menjadi jalur perlintasan pekerja migran dari sejumlah daerah di Indonesia, Kaltara juga menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan deportasi, pemulangan, hingga pekerja migran yang mengalami masalah dokumen.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.IKom, mengungkapkan kondisi tersebut membutuhkan penguatan sarana dan prasarana perlindungan pekerja migran di wilayah perbatasan, termasuk Kalimantan Utara. Menurutnya, Kementerian P2MI yang baru berjalan sekitar satu tahun sepuluh bulan masih terus membangun sistem perlindungan pekerja migran secara bertahap.
“Salah satu yang menjadi tugas dari kementerian ini adalah menghadirkan itu. Usia kami ini baru satu tahun sepuluh bulan menjadi kementerian dan kita berharap ke depannya hal-hal berupa keterbatasan sarana-prasarana itu terus kita lakukan,” ungkapnya.
Menurut Dzulfikar, Kaltara memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu hub perlintasan pekerja migran Indonesia menuju Malaysia. Perlintasan tersebut bahkan tidak hanya melibatkan masyarakat dari wilayah sekitar Kaltara, tetapi juga pekerja migran dari sejumlah daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
“Kalimantan Utara ini adalah hub utama dari perlintasan-perlintasan yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, posisi tersebut membuat persoalan pekerja migran di Kaltara memiliki karakter yang cukup kompleks. Pekerja migran yang melintas maupun mengalami persoalan di Malaysia dapat berujung pada proses deportasi dan pemulangan melalui wilayah perbatasan. Kondisi tersebut membutuhkan sistem penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemulangan, tetapi juga pembinaan setelah pekerja migran kembali ke Indonesia.
“Mereka yang dikirim ke sini untuk pemutihan dokumen, itu bisa dilatih dengan baik,” katanya.
Dzulfikar menilai penanganan pekerja migran bermasalah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, desa hingga lembaga pendidikan diperlukan untuk memperkuat pencegahan sejak dari daerah asal maupun ketika pekerja migran sudah berada di wilayah perbatasan.
“Pelibatan masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam kesuksesan, bagaimana menangkal upaya-upaya dari oknum-oknum tertentu, sindikasi-sindikasi yang mau memanfaatkan celah-celah dari pengawasan yang dilakukan oleh para aparat,” tegasnya.
Untuk memperkuat sistem tersebut, Kementerian P2MI telah menggagas sejumlah program yang dapat diterapkan hingga tingkat daerah. Di antaranya Desa Migran dan Migrant Center, serta melibatkan kampus dan desa dalam upaya memperluas jangkauan perlindungan pekerja migran.
“Sejauh ini kita sudah menggagas Desa Migran, kita menggagas Migrant Center, pelibatan kampus, pelibatan desa dalam hal upaya mengejar ketertinggalan dari segi sarana dan prasarana,” imbuhnya.
Khusus dalam penanganan kasus pekerja migran, ia mengatakan pemerintah juga melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui pola kasus yang berulang dan menjadi bahan dalam memperbaiki sistem perlindungan di wilayah perbatasan.
“Pak Kepala Balai kami sudah dari awal ditugaskan betul-betul melakukan belanja kasus yang sering terjadi, praktik-praktik yang sering terjadi,” ucapnya.
Selain penguatan di dalam negeri, koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Malaysia juga terus dilakukan. Komunikasi tersebut diperlukan untuk mengikuti perkembangan persoalan pekerja migran Indonesia di negara tujuan sekaligus memperkuat penanganan ketika terjadi persoalan.
“Kita melakukan terus day-to-day komunikasi dengan Konjen yang ada di Semenanjung, Konjen RI yang ada di Semenanjung,” tuturnya.
Dzulfikar berharap penguatan sistem perlindungan di Kaltara dapat membuat posisi strategis daerah sebagai wilayah perbatasan tidak hanya menjadi jalur keluar-masuk pekerja migran, tetapi juga menjadi titik penting dalam edukasi, pencegahan dan pembinaan pekerja migran. Pemerintah, kata dia, terus berupaya mengejar keterbatasan fasilitas dengan membangun kolaborasi bersama berbagai pihak.
“Kita berharap karena Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat konsen terhadap hal ini, ke depannya hal-hal berupa keterbatasan sarana-prasarana itu terus kita lakukan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
