Mendagri: Penghargaan Daerah Bukti Nyata Kinerja Kepala Daerah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa digelarnya Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menampilkan kinerja nyata kepala daerah berprestasi.

Meski tidak menampik adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

“Jangan sampai kita menggeneralisasikan bahwa semua kepala daerah buruk. Penghargaan ini menunjukkan bahwa banyak kepala kepala daerah juga yang bagus, yang berprestasi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, entrepreneur government/creative financing, serta pengendalian inflasi. Mendagri menjelaskan, empat kategori tersebut mencerminkan isu-isu penting dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah.

“Dan hadiahnya selain tropi juga adalah untuk juara satu insentif fiskal yang memang diatur dalam aturan undang-undang tentang keuangan itu sebanyak tiga miliar, yang nomor dua, dua miliar, yang nomor tiga, satu miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut bersumber dari anggaran Kemendagri. Adapun ajang penghargaan itu juga dibagi menjadi enam regional pemerintah daerah, yakni regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusra (Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB), dan Papua.

Dalam ajang yang digelar di Provinsi Kaltim tersebut, Kemendagri menggandeng Tempo Media Group. Ia meyakini seluruh mekanisme penjurian dilakukan secara objektif dan profesional. Dengan demikian, daerah-daerah yang memperoleh penghargaan tersebut merupakan daerah dengan kinerja yang baik dan positif.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyambut baik usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memasukkan kategori penghargaan pada sektor perumahan.

Menurutnya, indikator tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

“Beliau sudah menyampaikan usulan nanti untuk gelombang berikutnya isu perumahan menjadi isu yang dipertandingkan. Dan itu saya anggap penting karena memang itu kaitannya dengan kemiskinan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, macam-macam,” tutur Mendagri.

Sumber : Antara

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *